Politik dan Keamanan

Dana Khusus Kepulauan Fokus Utama Pembahasan Pansus, Pastikan Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Alimudin Kolatlena menjelaskan salah satu substansi strategis yang tengah dimatangkan Pansus terkait RUU tersebut adalah formulasi Dana Khusus Kepulauan.

9 Agustus 2026

Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama

Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Nama Norman Joesoef belakangan mencuat untuk mengisi posisi Calon Wamenhan. Diketahui, Norman dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipercaya Presiden untuk mengisi posisi tersebut.

RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026

RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI) Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026 ini.

9 Agustus 2026

RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus

RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus

PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat harus mampu mengakomodasi kekhususan daerah yang telah memiliki status otonomi khusus, seperti Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda.

Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal

Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah.

Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!

Politik dan Keamanan8 Agustus 2026

Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya dugaan pengkaplingan kawasan laut di Batam tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.

Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri

Politik dan Keamanan8 Agustus 2026

Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026).

Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat

Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menunda penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Menurutnya, regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat

Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat

PARLEMENTARIA, Jayapura - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap perlindungan hak masyarakat adat, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria dan pengakuan wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan kerja Baleg di Jayapura, Papua, Jumat (7/8/2026).

Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!

Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!

PARLEMENTARIA, Garut - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya multi-track diplomacy agar kerja sama internasional tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah. Irine menilai potensi khas Kabupaten Garut merupakan senjata paling ampuh dalam diplomasi luar negeri.

Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak

Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat itu dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.

Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!