E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RAPBN 2027|Anggaran|Pendidikan|RUU Perampasan Aset|layanan kesehatan|TKD|APBN 2027|Gempa|NTT|RAPBN|energi|APBN|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 68%
Angin: 7 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RAPBN 2027|Anggaran|Pendidikan|RUU Perampasan Aset|layanan kesehatan|TKD|APBN 2027|Gempa|NTT|RAPBN|energi|APBN|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 68%
Angin: 7 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Politik dan Keamanan

4617 artikel ditemukan

Elita Budiati Ingatkan Peran OMSP TNI dan Perjuangkan Kualitas Kesejahteraan Prajurit
Elita Budiati Ingatkan Peran OMSP TNI dan Perjuangkan Kualitas Kesejahteraan Prajurit
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
Elita Budiati Ingatkan Peran OMSP TNI dan Perjuangkan Kualitas Kesejahteraan Prajurit
Politik dan Keamanan
Elita Budiati Ingatkan Peran OMSP TNI dan Perjuangkan Kualitas Kesejahteraan Prajurit

PARLEMENTARIA, Madiun - Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mendorong peningkatan literasi publik terhadap payung hukum baru mengenai tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026), ia menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sekaligus memperjuangkan kenaikan gaji prajurit yang telah stagnan selama lebih dari satu dekade.

14 Juni 2026
Imron Amin: Sinergi TNI dan Komdigi Jaga Stabilitas Nasional
Imron Amin: Sinergi TNI dan Komdigi Jaga Stabilitas Nasional
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
Imron Amin: Sinergi TNI dan Komdigi Jaga Stabilitas Nasional
Politik dan Keamanan
Imron Amin: Sinergi TNI dan Komdigi Jaga Stabilitas Nasional

PARLEMENTARIA, Madiun - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR menyoroti pentingnya penguatan pertahanan informasi publik dari ancaman berita bohong (hoaks) yang berpotensi memicu instabilitas sosial. Komisi I DPR menilai ketahanan nasional masa kini wajib mencakup perlindungan ruang digital masyarakat dari narasi destruktif yang menyudutkan institusi negara.

Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI Pasca Serap Aspirasi Prajurit di Madiun
Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI Pasca Serap Aspirasi Prajurit di Madiun
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI Pasca Serap Aspirasi Prajurit di Madiun
Politik dan Keamanan
Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI Pasca Serap Aspirasi Prajurit di Madiun

PARLEMENTARIA, Madiun - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Korem 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026), guna menyerap aspirasi secara objektif terkait kondisi riil prajurit di lapangan. Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tersebut, terdapat tiga aspek utama yang dinilai krusial untuk segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan
BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan
Politik dan Keamanan
BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

PARLEMENTARIA, Tangerang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa upaya penguatan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Pembangunan industri, investasi, dan kawasan permukiman dinilai perlu tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang serta keberadaan kawasan resapan air agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi
Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri. Hal tersebut mengemuka saat agenda Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA
Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA
Politik dan Keamanan
Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan sistem pengawasan warga negara asing (WNA) melalui penerapan dashboard digital keimigrasian yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta memudahkan pemerintah memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

Serap Aspirasi Prajurit di Madiun, Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI
Serap Aspirasi Prajurit di Madiun, Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
Serap Aspirasi Prajurit di Madiun, Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI
Politik dan Keamanan
Serap Aspirasi Prajurit di Madiun, Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI

PARLEMENTARIA, Madiun - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Korem 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026), guna menyerap aspirasi secara objektif terkait kondisi riil prajurit di lapangan. Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tersebut, terdapat tiga aspek utama yang dinilai krusial untuk segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

BKSAP Serap Aspirasi Kabupaten Tangerang untuk Perkuat Diplomasi Ekonomi
BKSAP Serap Aspirasi Kabupaten Tangerang untuk Perkuat Diplomasi Ekonomi
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
BKSAP Serap Aspirasi Kabupaten Tangerang untuk Perkuat Diplomasi Ekonomi
Politik dan Keamanan
BKSAP Serap Aspirasi Kabupaten Tangerang untuk Perkuat Diplomasi Ekonomi

PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua  Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa diplomasi yang dijalankan DPR RI harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah. Menurutnya, berbagai kerja sama dan komunikasi yang dibangun di tingkat internasional perlu diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi
Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi
Politik dan Keamanan
Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya transparansi dan integrasi data keimigrasian dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan jajaran keimigrasian daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global
IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global
Politik dan Keamanan
IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - International Muslim Youth Forum (IMYF) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi pemuda Muslim dari berbagai negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat membuka forum bertajuk Beyond Borders : Muslim Youth Shaping The Future of the Ummah in a Turbulent World di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap
Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap
Politik dan Keamanan14 Juni 2026
Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap
Politik dan Keamanan
Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran secara lebih komprehensif dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, DPR memerlukan gambaran menyeluruh mengenai realisasi dan capaian anggaran sebelum mempertimbangkan usulan tambahan anggaran.

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas
Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas
Politik dan Keamanan12 Juni 2026
Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas
Politik dan Keamanan
Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diperketat guna memastikan penempatan pejabat di daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang dinilai berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sebelumnya59 / 385Halaman 59 dari 385Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1079)
  • Industri dan Pembangunan(3753)
  • Isu Lainnya(1062)
  • Kesejahteraan Rakyat(3738)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4617)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

14 Juni 2026
14 Juni 2026
14 Juni 2026
14 Juni 2026
14 Juni 2026
14 Juni 2026
14 Juni 2026
14 Juni 2026
14 Juni 2026
14 Juni 2026
12 Juni 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RAPBN 2027|Anggaran|Pendidikan|RUU Perampasan Aset|layanan kesehatan|TKD|APBN 2027|Gempa|NTT|RAPBN|energi|APBN|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 68%
Angin: 7 km/h