Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Masalah Aset Tanah Puspenerbal akan Dibahas Panja Aset TNI

Politik dan Keamanan16 April 2026

Masalah Aset Tanah Puspenerbal akan Dibahas Panja Aset TNI

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Komisi I DPR RI menemukan sejumlah persoalan terkait aset tanah milik Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) saat melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/4/2026). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengungkapkan bahwa temuan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja) Aset TNI yang saat ini tengah dibentuk oleh Komisi I.

16 April 2026

Komisi I: Lanud Soewondo Perlu Terobosan untuk Hadapi Ancaman Strategis

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I: Lanud Soewondo Perlu Terobosan untuk Hadapi Ancaman Strategis

PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan perlunya langkah terobosan dalam memperkuat peran Lanud Soewondo, Sumatera Utara, sebagai bagian penting dari sistem pertahanan udara nasional. Hal itu disampaikan usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI, Rabu (15/4/2026).

Baleg Sepakati Tambahan 5 RUU dalam Revisi Prolegnas Prioritas 2026

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Sepakati Tambahan 5 RUU dalam Revisi Prolegnas Prioritas 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima rancangan undang-undang (RUU) baru. Kesepakatan ini diambil dalam rapat evaluasi bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rabu (15/4/2026).

Komarudin Watubun: Investasi Harus Lindungi Hak Masyarakat atas Lahan

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Komarudin Watubun: Investasi Harus Lindungi Hak Masyarakat atas Lahan

PARLEMENTARIA, Maluku — Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah, khususnya di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan keterbatasan lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Baginya, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Provinsi Maluku, khususnya untuk memastikan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku harus diaktifkan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi hambatan struktural utama yang menghalangi masuknya investasi dan memperlambat pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku. Hal ini disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku di Kota Ambon, Maluku, Rabu (15/4/2026).

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk memperpanjang pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (otsus) untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Hal itu sebagaimana tertuang dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas (migas), di Aceh. Nasir menekankan bahwa desentralisasi asimetris merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baleg Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus Perkuat Kelembagaan BSDI

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus Perkuat Kelembagaan BSDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) melanjutkan pembahasan substansi materi. Pembahasan itu berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026) dengan dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

Penguatan Substansi RUU Hukum Perdata Internasional Berikan Perlindungan WNI di Luar Negeri

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Substansi RUU Hukum Perdata Internasional Berikan Perlindungan WNI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Surabaya – Penguatan substansi pada RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dinilai dapat memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia, khususnya kepada kelompok rentan yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri.