Politik dan Keamanan

5260 artikel ditemukan

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendesak agar badan pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dirancang independen dan terpisah dari aparat penegak hukum yang ada saat ini. Ia menegaskan fungsi pencarian, penyitaan, dan pengelolaan aset tidak boleh berada di satu tangan yang sama.

11 Agustus 2026

Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan, Komisi III Akan Terus Kawal

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan, Komisi III Akan Terus Kawal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri polisi berinisial WL di Medan yang disebut meninggal karena bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya, Bripka IH. Pengawalan dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.

Masyarakat Adat Sudah Eksis Sebelum Negara Berdiri, Harus Diberikan UU Khusus

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Masyarakat Adat Sudah Eksis Sebelum Negara Berdiri, Harus Diberikan UU Khusus

PARLEMENTARIA, Sorong – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat diperlukan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Pemerintah Gelontorkan Rp18,9 Triliun untuk Pemda, Gus Khozin Dorong Evaluasi TKD 2027

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pemerintah Gelontorkan Rp18,9 Triliun untuk Pemda, Gus Khozin Dorong Evaluasi TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendukung langkah Pemerintah Pusat mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Tewaskan Delapan Orang, Drag Race Kotamobagu Berpotensi Pidana

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tewaskan Delapan Orang, Drag Race Kotamobagu Berpotensi Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya delapan orang dan sejumlah korban lainnya yang terluka dalam tragedi lomba drag race di Kotamobagu, Sulawesi Utara, Minggu (9/8/2026). Ia menilai peristiwa yang menyebabkan penonton menjadi korban tersebut berpotensi masuk ranah pidana.

Kunjungan Dapil, Adang Tekankan Kesiapan Polres Jakut dalam Penerapan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungan Dapil, Adang Tekankan Kesiapan Polres Jakut dalam Penerapan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti kesiapan Polres Metro Jakarta Utara menghadapi perkembangan kejahatan sekaligus penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan pengawasan dalam rangka reses ke Polres Metro Jakarta Utara baru-baru ini.

Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Perhatikan Regulasi Lainnya, Kaitkan ke UU Ciptaker

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Perhatikan Regulasi Lainnya, Kaitkan ke UU Ciptaker

PARLEMENTARIA, Sorong – Tim Badan Legislasi (Baleg) melakukan Kunjungan Kerja ke Jayapura, Papua, dalam rangka menyerap masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (10/8/2026).

KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU DAN AKAEMISI HUKUM PIDANA DARI UPN VETERAN JAKARTA

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU DAN AKAEMISI HUKUM PIDANA DARI UPN VETERAN JAKARTA

KOMISI III RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN: 1. SDR. DR. MEXAXAI INDRA, S.H., M.H.,/WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU 2. DR. BENIHARMONI HAREFA., S.H., LL.M/AKADEMISI HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) VETERAN JAKARTA

Ahmad Doli Tegaskan RUU Masyarakat Adat Tak Lemahkan Otonomi Khusus

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Doli Tegaskan RUU Masyarakat Adat Tak Lemahkan Otonomi Khusus

PARLEMENTARIA, Sorong – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat justru akan memperkuat posisi masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk tanah, wilayah, budaya, serta sumber daya alam.

Andina Narang Dorong Pelajar Kalteng Bijak Manfaatkan Teknologi

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Andina Narang Dorong Pelajar Kalteng Bijak Manfaatkan Teknologi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Andina Theresia Narang, mendorong pelajar di Kalimantan Tengah (Kalteng) memanfaatkan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan digital harus diimbangi dengan penguatan karakter dan wawasan kebangsaan.

Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional

Politik dan Keamanan10 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.

Mulyadi: Keterbatasan Anggaran Jangan Hentikan Perjuangan Pemekaran Bogor Timur

Politik dan Keamanan10 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Mulyadi: Keterbatasan Anggaran Jangan Hentikan Perjuangan Pemekaran Bogor Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor saat ini tengah direncanakan masuk dalam tahapan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), di antaranya Kawasan Bogor Timur dan Bogor Barat. Namun, proses pengesahan pemekaran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan anggaran.