Politik dan Keamanan

5239 artikel ditemukan

Jelang Konferensi HAM IPU, BKSAP: Pentingnya Perlinsos Difabel Tak Mampu Bekerja

Politik dan Keamanan18 September 2026

Jelang Konferensi HAM IPU, BKSAP: Pentingnya Perlinsos Difabel Tak Mampu Bekerja

PARLEMENTARIA, Jember – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai negara perlu memperkuat perlindungan sosial (Perlinsos) bagi penyandang disabilitas, khususnya mereka yang berada dalam kondisi tidak mampu bekerja. Menurutnya, perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas, tetapi juga harus mencakup jaminan keberlangsungan hidup.

18 September 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berperspektif afirmasi dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan. Ia menekankan bahwa RUU ini ditargetkan menjadi aturan bersifat lex specialis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan akibat kebijakan yang selama ini dinilai masih berorientasi atau bias daratan.

Baleg-Pemerintah Lanjutkan Bahas DIM RUU Reforma Agraria, Nomenklatur Badan Masih Pending

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg-Pemerintah Lanjutkan Bahas DIM RUU Reforma Agraria, Nomenklatur Badan Masih Pending

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat Panitia Kerja (Panja), Jumat (18/9/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian pembahasan tingkat I RUU yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI.

BKSAP DPR RI: Diplomasi Ekonomi Harus Buka Pasar Produk Daerah

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP DPR RI: Diplomasi Ekonomi Harus Buka Pasar Produk Daerah

PARLEMENTARIA, Surabaya — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Mazaat menilai penguatan diplomasi ekonomi perlu menjadi perhatian, khususnya, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Diplomasi Perdagangan dan Investasi (DP3I). Menurutnya, diplomasi ekonomi harus diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat, termasuk hasil pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya Tangkap Penendang Perempuan di Senayan City

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya Tangkap Penendang Perempuan di Senayan City

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat jajaran Polda Metro Jaya dalam menangkap pria yang diduga menendang seorang perempuan di kawasan Senayan City, Jakarta. Ia meminta proses hukum terhadap tersangka dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.

Waspadai Paket Murah Berisi Narkoba Sasar Pelajar di DIY!

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Waspadai Paket Murah Berisi Narkoba Sasar Pelajar di DIY!

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengantisipasi peredaran narkotika dalam paket-paket berharga murah yang menyasar masyarakat kelas menengah bawah, termasuk pelajar.

18 September 2026

BKSAP Perkuat Panja DP3I, Lindungi Kepentingan Nasional dalam Perdagangan

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Perkuat Panja DP3I, Lindungi Kepentingan Nasional dalam Perdagangan

PARLEMENTARIA, Surabaya — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong agar setiap perjanjian kerja sama perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan negara lain memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kerja sama perdagangan juga perlu tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Bonnie Triyana: Negara Wajib Intervensi Hadapi Fenomena Middle Class Squeeze

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Bonnie Triyana: Negara Wajib Intervensi Hadapi Fenomena Middle Class Squeeze

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti fenomena middle class squeeze yang membuat sebagian masyarakat kelas menengah semakin rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan perhatian dan intervensi negara karena berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi.

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Serang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Yasonna Laoly mendorong agar aturan dalam RUU HPI lebih komprehensif. Pasalnya, selama ini, ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional masih tersebar dalam sejumlah aturan. Bahkan, sebagian ketentuan yang digunakan berasal dari aturan lama, sementara terdapat pula pengaturan melalui peraturan Mahkamah Agung.

Persebaran Titik Konektivitas Harus Terintegrasi dengan Perencanaan BAKTI Komdigi

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Persebaran Titik Konektivitas Harus Terintegrasi dengan Perencanaan BAKTI Komdigi

PARLEMENTARIA, Surabaya — Komisi I DPR RI mendorong pemerataan infrastruktur digital di Jawa Timur melalui peningkatan persebaran titik konektivitas serta integrasi perencanaan antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan konektivitas sesuai dengan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BRAN Harus Cerminkan Keberpihakan Nyata bagi Korban Konflik Agraria

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

BRAN Harus Cerminkan Keberpihakan Nyata bagi Korban Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima mendorong agar Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria memiliki keberpihakan yang nyata kepada korban konflik agraria.

17 September 2026

KUHAP Baru Telah Berlaku, Aturan Koordinasi Penyidik-Jaksa Masih Dinanti

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

KUHAP Baru Telah Berlaku, Aturan Koordinasi Penyidik-Jaksa Masih Dinanti

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi III DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara hingga tahap P-21. Kepastian aturan ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi aparat penegak hukum (APH) agar proses penegakan hukum berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel.