Politik dan Keamanan

5239 artikel ditemukan

Parlemen Perkuat Komitmen HAM Internasional dalam Kebijakan Nasional

Politik dan Keamanan17 September 2026

Parlemen Perkuat Komitmen HAM Internasional dalam Kebijakan Nasional

PARLEMENTARIA, Jember – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan peran parlemen dalam memastikan komitmen pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Parlemen dinilai perlu memiliki perspektif global sekaligus mampu menerjemahkan perkembangan dan komitmen HAM internasional ke dalam kebijakan di tingkat nasional.

17 September 2026

Komitmen Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi, dari Pemda hingga K/L Terkait

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Komitmen Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi, dari Pemda hingga K/L Terkait

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani mengatakan masukan dari daerah dan pemerintah menjadi bagian penting dalam memperkuat substansi RUU tentang Daerah Kepulauan. Penyerapan berbagai perspektif tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.

Komisi III Perhatikan Keterbatasan Anggaran Penegakan Hukum di Jawa Timur

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Perhatikan Keterbatasan Anggaran Penegakan Hukum di Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyoroti keterbatasan dukungan anggaran aparat penegak hukum di Jawa Timur. Ia menilai, peningkatan kinerja penegakan hukum perlu diimbangi dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas aparatur.

Gengster di Jabar Harus Diberantas, Polda Jabar Jangan Pandang Bulu Tegakkan Hukum

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Gengster di Jabar Harus Diberantas, Polda Jabar Jangan Pandang Bulu Tegakkan Hukum

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil langkah tegas terhadap aksi premanisme dan gengster yang dinilai meresahkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan kelompok yang membawa senjata tajam dan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan publik harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Gaji PPPK Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Gaji PPPK Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga PPPK di seluruh Indonesia.

Masyarakat Makin Melek Teknologi, Komisi I Minta Perkuat Keamanan Siber dan Literasi Digital

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Masyarakat Makin Melek Teknologi, Komisi I Minta Perkuat Keamanan Siber dan Literasi Digital

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyoroti pentingnya penguatan keamanan siber dan efektivitas program literasi digital, seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Menurutnya, perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan pengamanan jaringan pemerintah serta peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi berbagai risiko di ruang digital.

Orientasi Kepolisian Tangani Persoalan Harus Diubah: dari Penindakan ke Pencegahan Humanis

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Kepolisian Tangani Persoalan Harus Diubah: dari Penindakan ke Pencegahan Humanis

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menekankan pentingnya perubahan orientasi dalam penegakan hukum agar tidak semata-mata berfokus pada penindakan setelah persoalan terjadi. Menurutnya, Polri perlu memperkuat langkah pencegahan dalam pendekatan kemasyarakatan, serta penerapan restorative justice sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tingginya biaya logistik menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Kondisi geografis yang membuat distribusi harus melalui sejumlah tahapan dinilai turut meningkatkan biaya dan menghambat pemasaran komoditas dari wilayah kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional.

Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Sudin meminta kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil harus diatur secara proporsional dalam RUU tersebut. Menurutnya, penyediaan layanan dasar harus mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, serta karakteristik geografis setiap pulau.

Baleg Bentuk Panja Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Fokus DIM dari Pemerintah

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Bentuk Panja Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Fokus DIM dari Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembentukan Panja RUU tersebut menjadi langkah awal Baleg memasuki pembahasan substansi RUU tersebut bersama pemerintah pada tingkat I.

WPPC DPR RI : Perdamaian Dunia Belum Terwujud Selama Palestina Belum Merdeka

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

WPPC DPR RI : Perdamaian Dunia Belum Terwujud Selama Palestina Belum Merdeka

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmen DPR RI untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen. Penegasan tersebut disampaikan usai menerima audiensi dan diskusi strategis bersama perwakilan Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP) di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).