Politik dan Keamanan

Ahmad Basarah Ingatkan BPIP Jangan Jadi 'Lembaga Pengurus'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mengingatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tidak terjebak menjadi ‘lembaga pengurus’ yakni lembaga yang hanya mengurus dan menguntungkan kepentingan para pejabatnya saja. Ia menegaskan, setiap alokasi anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya tujuan bernegara.

17 September 2026

Rieke Diah Pitaloka Dorong Kemandirian Anggaran Komnas Perempuan

Rieke Diah Pitaloka Dorong Kemandirian Anggaran Komnas Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong kemandirian anggaran Komnas Perempuan agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi perlindungan dan pendampingan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya, dukungan anggaran merupakan bagian penting dari komitmen negara terhadap pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Persiapkan Konferensi IPU, BKSAP Serap Masukan Akademisi Perkuat Perlindungan HAM

Persiapkan Konferensi IPU, BKSAP Serap Masukan Akademisi Perkuat Perlindungan HAM

PARLEMENTARIA, Jember — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan pentingnya memperkuat peran parlemen dalam memastikan komitmen hak asasi manusia (HAM) diterjemahkan ke dalam kebijakan, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan opening remarks dalam Expert Round Table Discussion di Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Rabu (16/9/2026).

Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI resmi menyetujui Pagu Definitif Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 untuk seluruh mitra kerjanya. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama jajaran kementerian dan lembaga di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Mitra Komisi II Harus Susun RAPBN 2027 yang Transformatif dan Berdampak Publik

Mitra Komisi II Harus Susun RAPBN 2027 yang Transformatif dan Berdampak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat.

RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan

RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong dapat menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian tersebut dinilai penting agar kemenangan masyarakat di pengadilan benar-benar berujung pada pemulihan hak.

Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot

Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica menyoroti kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi persoalan judi online, perlindungan anak, serta pemerataan akses internet. Ia meminta penguatan infrastruktur digital berjalan seimbang dengan peningkatan kapasitas pengawasan ruang digital.

Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi

Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan mampu mengatasi kebuntuan akibat fragmentasi regulasi yang selama ini menghambat penyelesaian persoalan pertanahan. Pengaturan tersebut perlu memastikan mekanisme restitusi, redistribusi, dan pemulihan hak dapat berjalan ketika masyarakat memiliki riwayat penguasaan tanah yang dapat dibuktikan.

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.

Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral

Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menghadirkan kebaruan (novelty) dalam pengaturan agraria, bukan sekadar mengulang ketentuan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Hal itu dinilai penting agar RUU mampu menjawab persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan.

Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria

Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan status dan penguasaan lahan yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur strategis perlu mendapat pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Kejelasan tersebut dinilai penting agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi konflik agraria di kemudian hari.

Target PNBP Naik Diharapkan Dapat Penuhi Kebutuhan Program Komdigi