Politik dan Keamanan

4098 artikel ditemukan

Muslim Ayub: Badan Koordinasi Otsus Penting untuk Pemerataan Pembangunan Aceh

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Muslim Ayub: Badan Koordinasi Otsus Penting untuk Pemerataan Pembangunan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan badan koordinasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dinilai penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran di seluruh wilayah Aceh.

31 Mei 2026

BSDI Berperan sebagai Orkestrator Satu Data Indonesia, Bukan Pengumpul Data Pribadi

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

BSDI Berperan sebagai Orkestrator Satu Data Indonesia, Bukan Pengumpul Data Pribadi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia diarahkan sebagai pengoordinasi dan pengintegrasi tata kelola data nasional. Sehingga, BSDI bukan sebagai lembaga yang mengumpulkan atau mencari data pribadi masyarakat secara langsung.

Umbu Kabunang Dorong Regulasi Akal Imitasi untuk Lindungi Karya Anak Bangsa

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang Dorong Regulasi Akal Imitasi untuk Lindungi Karya Anak Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menegaskan pentingnya negara segera menghadirkan regulasi yang mampu melindungi hak cipta dan karya anak bangsa di tengah pesatnya perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Komisi II Gandeng China, Pemda Disiapkan Naik Kelas

Politik dan Keamanan30 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Gandeng China, Pemda Disiapkan Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dari sisi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

AI Berkembang Cepat Dua Tahun Terakhir, UU Hak Cipta Mendesak Direvisi

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

AI Berkembang Cepat Dua Tahun Terakhir, UU Hak Cipta Mendesak Direvisi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendorong pemerintah segera mempercepat pembaruan regulasi hak cipta untuk menghadapi perkembangan Akal Imitasi atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin masif di ruang digital. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Pembajakan Karya Cipta di Ranah Digital Matikan Semangat Generasi Kreatif

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pembajakan Karya Cipta di Ranah Digital Matikan Semangat Generasi Kreatif

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menyoroti darurat pembajakan karya cipta di ranah digital yang kian masif. Hal tersebut menurutnya sangat merugikan dan dapat mematikan semangat generasi kreatif.

Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dinilai akan memperkuat perlindungan hak politik perempuan. Amanah tersebut pun sekaligus membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan di parlemen.

Andreas Hugo: Akal Imitasi Harus Jadi Alat, Bukan Pengganti Manusia

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Andreas Hugo: Akal Imitasi Harus Jadi Alat, Bukan Pengganti Manusia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya Indonesia segera membangun regulasi yang komprehensif untuk mengantisipasi dampak perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI), khususnya terhadap perlindungan hak cipta dan kepentingan nasional. Hal itu disampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Kesejahteraan Guru Masih Terabaikan, Negara Wajib Penuhi Amanat Konstitusi

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kesejahteraan Guru Masih Terabaikan, Negara Wajib Penuhi Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti masih rendahnya perhatian negara terhadap nasib dan kesejahteraan guru di Indonesia. Menurutnya, negara tidak memiliki alasan untuk mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik karena pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi.

Abraham: Ketentuan Pidana dalam RUU KKS Harus Jadi Ultimum Remedium

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Abraham: Ketentuan Pidana dalam RUU KKS Harus Jadi Ultimum Remedium

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyoroti sejumlah aspek krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), khususnya terkait kejelasan kelembagaan, ketentuan pidana, perlindungan pelapor kerentanan siber, hingga pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan regulasi tersebut.

Dana Otsus dan Badan Koordinasi Aceh Akan Dibahas dalam RUU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dana Otsus dan Badan Koordinasi Aceh Akan Dibahas dalam RUU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh serta pembentukan badan koordinasi menjadi salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).