E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
SPMB|RUU HPI|Perguruan Tinggi|PTN|RAPBN 2027|YTR|Kesehatan|Pendidikan|Ekonomi|Bencana|RUU Sisdiknas|Kopdes Merah Putih|Anggaran
Jakarta:
Cerah
25°C
Terasa: 29°C
Lembab: 79%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
SPMB|RUU HPI|Perguruan Tinggi|PTN|RAPBN 2027|YTR|Kesehatan|Pendidikan|Ekonomi|Bencana|RUU Sisdiknas|Kopdes Merah Putih|Anggaran
Jakarta:
Cerah
25°C
Terasa: 29°C
Lembab: 79%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Politik dan Keamanan

4098 artikel ditemukan

Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi
Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi
Politik dan Keamanan28 Mei 2026
Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi
Politik dan Keamanan
Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI, Achmad, menegaskan bahwa perombakan Undang-Undang Desain Industri ditujukan untuk memotivasi kalangan akademisi di perguruan tinggi. Sehingga, kalangan akademisi dapat lebih menghargai Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP) dan mengomersialisasikan hasil risetnya menjadi entitas bisnis nyata.

28 Mei 2026
Bukan Hanya Soal Keamanan, Maraknya Begal di Jakarta Indikasi Kuatnya Tekanan Sosial-Ekonomi
Bukan Hanya Soal Keamanan, Maraknya Begal di Jakarta Indikasi Kuatnya Tekanan Sosial-Ekonomi
Politik dan Keamanan28 Mei 2026
Bukan Hanya Soal Keamanan, Maraknya Begal di Jakarta Indikasi Kuatnya Tekanan Sosial-Ekonomi
Politik dan Keamanan
Bukan Hanya Soal Keamanan, Maraknya Begal di Jakarta Indikasi Kuatnya Tekanan Sosial-Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Jagat media sosial tengah diramaikan dengan tagar Jakarta Darurat Begal menyusul banyaknya kasus begal yang terjadi belakangan ini, terutama di wilayah Jakarta Barat. Kejahatan begal yang terjadi membuat masyarakat Jakarta dan sekitarnya khawatir, khususnya para pekerja yang sering pulang malam.

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional
Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional
Politik dan Keamanan28 Mei 2026
Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.

Baleg Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR
Baleg Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR
Politik dan Keamanan28 Mei 2026
Baleg Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR
Politik dan Keamanan
Baleg Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus Aceh sekaligus menyesuaikan berbagai dinamika yang berkembang hampir dua dekade setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO
Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional
Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional
Politik dan Keamanan
Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota
Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota
Politik dan Keamanan
Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota

PARLEMENTARIA, Jakarta – Distribusi dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh hingga ke tingkat kabupaten dan kota menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan yang lebih tegas dinilai penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan efektivitas pemanfaatan dana Otsus di seluruh wilayah Aceh.

Kucurkan Rp100,1 Triliun, Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Hingga 2028 Disepakati
Kucurkan Rp100,1 Triliun, Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Hingga 2028 Disepakati
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Kucurkan Rp100,1 Triliun, Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Hingga 2028 Disepakati
Politik dan Keamanan
Kucurkan Rp100,1 Triliun, Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Hingga 2028 Disepakati

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI bersama pemerintah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah.

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi
Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi
Politik dan Keamanan
Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tidak dimaksudkan untuk mengubah arah reformasi kepolisian, melainkan memperkuat transformasi Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel sesuai amanat reformasi.

Budi Djiwandono Apresiasi Diplomasi Kemlu RI Bebaskan 9 WNI Misi Kemanusiaan
Budi Djiwandono Apresiasi Diplomasi Kemlu RI Bebaskan 9 WNI Misi Kemanusiaan
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Budi Djiwandono Apresiasi Diplomasi Kemlu RI Bebaskan 9 WNI Misi Kemanusiaan
Politik dan Keamanan
Budi Djiwandono Apresiasi Diplomasi Kemlu RI Bebaskan 9 WNI Misi Kemanusiaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengapresiasi langkah diplomasi aktif Pemerintah Indonesia dalam membebaskan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan melalui Global Sumud Flotilla.

Potensi Usangnya Regulasi Dibandingkan Kecepatan Perkembangan AI
Potensi Usangnya Regulasi Dibandingkan Kecepatan Perkembangan AI
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Potensi Usangnya Regulasi Dibandingkan Kecepatan Perkembangan AI
Politik dan Keamanan
Potensi Usangnya Regulasi Dibandingkan Kecepatan Perkembangan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menilai laju perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang berlangsung eksponensial membuat regulasi berisiko cepat usang bahkan sebelum implementasi berjalan optimal. 

Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital
Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital
Politik dan Keamanan
Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi I DPR Andina Theresia Narang menyoroti maraknya kasus penipuan daring atau online scamming yang kian meresahkan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal itu disampaikannya disela rapat Bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan stakeholder terkait di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya29 / 342Halaman 29 dari 342Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(942)
  • Industri dan Pembangunan(3364)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3367)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4098)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

28 Mei 2026
28 Mei 2026
28 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
SPMB|RUU HPI|Perguruan Tinggi|PTN|RAPBN 2027|YTR|Kesehatan|Pendidikan|Ekonomi|Bencana|RUU Sisdiknas|Kopdes Merah Putih|Anggaran
Jakarta:
Cerah
25°C
Terasa: 29°C
Lembab: 79%
Angin: 4 km/h