Politik dan Keamanan

5243 artikel ditemukan

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.

16 September 2026

Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menghadirkan kebaruan (novelty) dalam pengaturan agraria, bukan sekadar mengulang ketentuan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Hal itu dinilai penting agar RUU mampu menjawab persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan.

Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan status dan penguasaan lahan yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur strategis perlu mendapat pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Kejelasan tersebut dinilai penting agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi konflik agraria di kemudian hari.

Target PNBP Naik Diharapkan Dapat Penuhi Kebutuhan Program Komdigi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Target PNBP Naik Diharapkan Dapat Penuhi Kebutuhan Program Komdigi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI mendorong peningkatan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor komunikasi dan digital kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal kementerian dalam menjalankan program, terutama penguatan konektivitas di berbagai daerah.

Ujang Bey Minta ATR/BPN Tak Tebang Pilih dalam Penetapan LSD

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Ujang Bey Minta ATR/BPN Tak Tebang Pilih dalam Penetapan LSD

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tegas dalam menerapkan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tidak melakukan tebang pilih terhadap pelaku usaha. Ia menilai, aturan LSD harus diterapkan secara adil, baik terhadap pengusaha besar maupun perusahaan berskala UMKM (usaha mikro kecil menengah).

RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit

PARLEMENTARIA, Jakarta — Konsentrasi penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dinilai perlu dibatasi agar masyarakat tidak semakin kehilangan akses terhadap lahan pertanian. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria.

Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong pemerintah memperkuat penyelesaian persoalan agraria dan pertanahan di daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar tidak hanya sekedar menjadi forum koordinasi, melainkan benar-benar bekerja menyelesaikan konflik dan sengketa agraria serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program reforma agraria.

Ledia Hanifa Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Akurasi data dan pemetaan kepemilikan tanah dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan reforma agraria. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa meminta data mengenai konflik pertanahan dihimpun secara komprehensif untuk memetakan pola dan akar persoalan yang terjadi di lapangan.

BALEG DPR RI - RAKER DENGAN PANGLIMA TNI,MENHAN DAN MENKEU TENTANG RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

BALEG DPR RI - RAKER DENGAN PANGLIMA TNI,MENHAN DAN MENKEU TENTANG RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

16 September 2026

Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Hasan Basri Agus (HBA) resmi dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Mengemban amanah baru tersebut, Hasan menegaskan komitmennya untuk menjaga dan menegakkan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dengan terlebih dahulu memberikan keteladanan dalam menjalankan aturan dan kedisiplinan sebagai anggota Dewan.

RUU HPI, Legislator Minta MA Siap Hadapi Penerapan Hukum Asing

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI, Legislator Minta MA Siap Hadapi Penerapan Hukum Asing

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra meminta Mahkamah Agung (MA) memastikan kesiapan menghadapi penerapan hukum asing di Indonesia. Kesiapan tersebut dinilai penting agar pengesahan RUU HPI nantinya dapat diikuti pelaksanaan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Umbu Kabunang: RUU Profesi Kurator Perlu Perjelas Batas Kewenangan

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang: RUU Profesi Kurator Perlu Perjelas Batas Kewenangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator memperjelas batas kewenangan kurator dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kejelasan tersebut penting untuk mencegah multitafsir sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kurator, debitor, dan kreditur dalam proses kepailitan.