Politik dan Keamanan

Resahkan Publik, Legislator Usul Penggunaan Hak Angket Respons Konflik Polri-Kejaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk merespons ketegangan yang mencuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, khususnya, dalam penanganan sejumlah perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. 

RUU SDI Bahas Pencolong Data Kena Denda Rp50 Miliar, Legislator: Terlalu Ringan!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendorong penguatan ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, sanksi yang tegas diperlukan agar pelanggaran terhadap kedaulatan data nasional memberikan efek jera. Hal itu mengingat dampak penyalahgunaan data dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara.

Komisi XIII Dorong Kolaborasi Strategis Parlemen dan Masyarakat Sipil untuk Penegakan HAM di Sektor Bisnis

Tidak Hanya Integrasi, Integritas Data Juga Jadi Aspek Penting dalam Pembahasan Blockchain RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti menekankan pentingnya menjaga integritas data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, keberhasilan sistem Satu Data Indonesia tidak hanya ditentukan oleh terintegrasinya data, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap data yang digunakan.

Pansus DPR Dorong RUU HPI Respons Perkembangan Transaksi dan Dokumen Elektronik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Pansus DPR RI RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Soedeson Tandra mendorong agar substansi RUU HPI mampu merespons perkembangan transaksi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dari dinamika hukum di era digital. Hal itu sebagaimana masukan dari akademisi dan praktisi hukum yang menunjukkan masih terdapat sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RUU HPI.

Validitas Data Jadi Kunci Penerapan Blockchain dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta mengingatkan pentingnya memastikan validitas data sebelum diterapkan dalam sistem blockchain pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, teknologi blockchain tidak akan memperbaiki data yang keliru apabila data yang dimasukkan sejak awal tidak akurat.

Komisi III Minta Polda NTB Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan di Ponpes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Ditres PPA) dan Perlindungan Orang (PPO) Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan perkara dugaan kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW Sengkol II, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Sampang, Pemberatan Hukuman Harus Dilakukan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja berusia 15 tahun di Sampang, Madura, yang diduga dilakukan oleh 27 pelaku. Menurutnya, kasus tersebut merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara khusus dan komprehensif.

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Politik, Harus Murni untuk Tegakkan Hukum!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan maupun dijadikan instrumen politik untuk menyasar pihak tertentu. Menurutnya, regulasi tersebut harus murni menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Baleg Dalami Pemanfaatan Blockchain dalam Penyusunan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendalami potensi pemanfaatan teknologi blockchaindalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan perwakilan Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Penguatan Regulasi hingga Konvergensi Media Jadi Isu Utama Pendalaman Uji Kepatutan Calon Anggota KPI Pusat

RUU HPI Harus Akomodasi Perlindungan dan Pengakuan bagi Diaspora Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Ali Mazi mendorong agar RUU HPI tidak hanya mengatur persoalan warisan maupun perkawinan lintas negara. Namun, juga mengakomodasi perlindungan dan pengakuan bagi diaspora Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia yang telah menempuh pendidikan di luar negeri.