Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Komisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Komisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Adapun Calon Anggota KPI Pusat ini akan mengawal penyelenggaraan penyiaran nasional selama tiga tahun ke depan yaitu Periode 2026-2029.

13 Juli 2026

RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus menjadi instrumen untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara yang tidak bersalah. Menurutnya, regulasi tersebut harus dibangun dengan mekanisme hukum acara yang jelas, sistem check and balances yang kuat, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka penyempurnaan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai pengaturan mengenai kedaulatan data nasional dalam RUU tersebut perlu disertai kejelasan mengenai pihak yang memegang otoritas untuk mewakili negara dalam menjalankan kewenangan tersebut.

RUU Perampasan Aset Harus Jamin Due Process of Law dan Cegah Abuse of Power Aparat

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Jamin Due Process of Law dan Cegah Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mampu memperkuat upaya asset recovery tanpa mengabaikan prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil, sesuai prosedur, dan menjamin hak-hak setiap warga negara.

Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR menuntut transformasi serius dalam penegakan hak asasi manusia di sektor bisnis akibat tingginya angka pelanggaran yang terjadi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (13/7/2026), Anggota Komisi XIII DPR RU Maruli Siahaan menegaskan bahwa penegakan HAM di sektor korporasi harus melampaui formalitas administratif.

Perkuat Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan, Terus Matangkan Substansi RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan, Terus Matangkan Substansi RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dengan mendalami sejumlah isu strategis. Hal itu agar regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Komisi III Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Partisipasi Publik Diperluas

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Partisipasi Publik Diperluas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu prioritas Komisi III DPR RI. Untuk memperkaya substansi RUU tersebut, Komisi III juga terus memperluas partisipasi publik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak tahap penyusunan.

Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan Agar Lebih Akuntabel

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan Agar Lebih Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menilai diperlukan pembentukan Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan untuk menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset (PA). Menurutnya, penguatan tata kelola aset merupakan bagian penting untuk memastikan tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara optimal.

Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Jangan Buka Celah Abuse of Power Aparat

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Jangan Buka Celah Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jangan sampai membuka peluang penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power). Hal ini ditegaskan Martin dalam lanjutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Bersama Dr. Didi Sunardi dan Senat Mahasiswa UIN Jakarta.

Komisi III Tidak Pernah Tolak RUU Perampasan Aset, Ini Masukan Pakar Lewat Serangkaian RDPU

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Tidak Pernah Tolak RUU Perampasan Aset, Ini Masukan Pakar Lewat Serangkaian RDPU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meluruskan informasi yang beredar di media sosial maupun sejumlah pemberitaan yang menyebut DPR RI menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta proses legislasi yang sedang berlangsung di DPR.

KONFERENSI PERS KOMISI III DPR RI TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KONFERENSI PERS KOMISI III DPR RI TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

13 Juli 2026

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN HARRY PONTO/PERADI SAI DAN HERMANSYAH DULAIMI/DPN PERADI

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN HARRY PONTO/PERADI SAI DAN HERMANSYAH DULAIMI/DPN PERADI

13 Juli 2026