Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Minta Peran BSSN sebagai Koordinator Nasional Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta kejelasan mengenai posisi dan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Kejelasan tersebut diperlukan agar koordinasi keamanan siber nasional berjalan efektif tanpa menjadikan BSSN sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan institusi lain.

16 September 2026

Dorong Hilirisasi Kelapa dan Penguatan SDM Lewat Kerja Sama Jepang-Riau

Dorong Hilirisasi Kelapa dan Penguatan SDM Lewat Kerja Sama Jepang-Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mempertemukan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Riau guna memperkuat kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan investasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya diplomasi parlemen yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja bagi generasi muda.

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan restitusi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus dilakukan secara cermat dan tidak mengabaikan kepastian hukum atas tanah yang diperoleh secara sah. Reforma agraria perlu memastikan pengembalian tanah yang memang bermasalah, tanpa mengambil hak badan hukum yang memperoleh dan menguasai tanah sesuai ketentuan hukum.

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Solusi Konflik Pertanahan yang Berlarut

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Solusi Konflik Pertanahan yang Berlarut

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini berlarut-larut. Penyelesaian tersebut mencakup perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan badan usaha.

Achmad: RUU Desain Industri Harus Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi

Achmad: RUU Desain Industri Harus Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI Achmad menilai pembahasan regulasi desain industri harus diarahkan untuk mendorong hasil penelitian dan inovasi agar memiliki nilai ekonomi serta mampu membuka lapangan kerja. Menurutnya, berbagai masukan dari daerah menjadi bahan pengayaan bagi Pansus untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek pelindungan hukum, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

Pansus Dorong Desain Industri Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

Pansus Dorong Desain Industri Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Denpasar – Desain industri dinilai tidak hanya perlu mendapat pelindungan hukum, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang dapat memperkuat kontribusi desain terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan dari Daerah

Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan dari Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang — DPR RI membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri, khususnya yang berada di daerah. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri menyerap masukan untuk memperkuat pelindungan terhadap karya, kreativitas, dan inovasi para pelaku industri di Indonesia.

Bawas MA Didesak Percepat Penanganan Laporan Hakim Sengketa Tanah

Bawas MA Didesak Percepat Penanganan Laporan Hakim Sengketa Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Teuku Ibrahim mendesak Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam perkara sengketa tanah. Ia menilai, lambannya tindak lanjut laporan dapat membuat masyarakat semakin dirugikan, terlebih ketika hakim yang dilaporkan telah dimutasi atau pensiun.

Benny K Harman Usul Redistribusi dan Restitusi Jadi Fokus RUU Reforma Agraria

Benny K Harman Usul Redistribusi dan Restitusi Jadi Fokus RUU Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu memuat dua skema utama dalam penataan tanah, yakni redistribusi dan restitusi. Keduanya dinilai perlu dirumuskan secara jelas agar reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang dirampas tanpa proses hukum.

Kawendra Soroti Minimnya Literasi, Potensi Desain Industri Belum Banyak Terdaftar

Kawendra Soroti Minimnya Literasi, Potensi Desain Industri Belum Banyak Terdaftar

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti masih minimnya pendaftaran potensi desain industri di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata karena masyarakat tidak memiliki keinginan untuk mendaftarkan karya dan produknya, melainkan masih terbatasnya literasi mengenai pentingnya pelindungan desain industri.

Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!

Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memperkuat mekanisme check and balance dalam setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset. Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menilai, hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara Berkala