Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

KOMISI III - RDPU DENGAN DR. DIDI SUNARDI & SENAT MAHASISWA UIN JAKARTA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

KOMISI III - RDPU DENGAN DR. DIDI SUNARDI & SENAT MAHASISWA UIN JAKARTA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

13 Juli 2026

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Gus Falah Dorong Tata Kelola Aset Rampasan Diatur Lebih Efektif dalam RUU PA

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Gus Falah Dorong Tata Kelola Aset Rampasan Diatur Lebih Efektif dalam RUU PA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset (PA) Terkait Tindak Pidana dengan memberikan perhatian pada efektivitas pengelolaan aset hasil kejahatan. Dalam pembahasan RUU, Komisi III menilai regulasi tersebut tidak hanya harus mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset, tetapi juga menjamin kepastian pengelolaan hingga konversi aset menjadi penerimaan negara agar tidak mengalami penyusutan nilai.

Komisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan kalangan akademisi. Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam penerapan regulasi tersebut.

Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

PARLEMENTARIA, Bekasi - Anggota Komisi I DPR RI Jefry Romdhony menekankan pentingnya penguatan literasi digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Masyarakat, tambahnya, perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah menjadi korban berbagai bentuk kejahatan di ruang digital.

Dukung Pembentukan Panja, Adang Tekankan Dinamika Antar-Lembaga Tidak Ganggu Soliditas

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Pembentukan Panja, Adang Tekankan Dinamika Antar-Lembaga Tidak Ganggu Soliditas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarinstitusi dalam menangani kasus dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik.

Pengusutan Dugaan Korupsi Jadi Momentum Bersih-Bersih Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pengusutan Dugaan Korupsi Jadi Momentum Bersih-Bersih Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menilai pengungkapan dugaan kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS) yang melibatkan oknum aparat penegak hukum harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III mendorong proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.

BAKTI Komdigi Perlu Bersinergi dengan PLN Jaga Keandalan Infrastruktur Digital

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BAKTI Komdigi Perlu Bersinergi dengan PLN Jaga Keandalan Infrastruktur Digital

PARLEMENTARIA, Bekasi - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman menekankan pentingnya keandalan pasokan listrik dalam mendukung keberlangsungan layanan telekomunikasi dan internet. Menurutnya, pemerataan konektivitas digital tidak akan berjalan maksimal apabila infrastruktur yang telah dibangun masih rentan terganggu akibat keterbatasan sumber energi.

RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Badan Legislasi) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh. Hal itu dengan cara menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Komisi II Minta APBN Topang Gaji PPPK Daerah Defisit

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Minta APBN Topang Gaji PPPK Daerah Defisit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menilai polemik pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan skema pembiayaan gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Langkah sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad menilai langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.

Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Hukum, Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Kasus Korupsi Batu Bara

Politik dan Keamanan11 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Hukum, Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Kasus Korupsi Batu Bara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum untuk mengawal pengusutan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA). Pembentukan Panja dilakukan menyusul pengunduran diri Febrie dari jabatannya di Kejaksaan Agung, sekaligus untuk memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas.