Politik dan Keamanan

Kasus Korupsi Batu Bara Urusan Oknum, Kejaksaan Agung dan Polri Solid Bekerja Secara Profesional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath menegaskan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung solid dalam menangani dugaan korupsi batu bara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi modal penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas.

Jampidsus Febrie Mundur, Komisi III Bentuk Timwas Kawal Penanganan Kasus Hingga Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas untuk mengawal penanganan perkara yang berkembang, menyusul dinamika terkait pengunduran diri Jampidsus Febrie Adriansyah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan hingga tuntas dan memberikan kepastian hukum.

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Lanjutkan Perluasan Konektivitas hingga Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Bekasi — Anggota Komisi I DPR RI Jefry Romdhony mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) untuk terus memperluas jangkauan layanan telekomunikasi. Pemerataan konektivitas dinilai tidak boleh hanya berfokus pada kota-kota besar, tetapi juga harus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Bekasi — Anggota Komisi I DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) dalam memperluas akses telekomunikasi di Provinsi Jawa Barat. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Dukung Harmonisasi Regulasi Daerah, Legislator Komisi XIII Dorong Penguatan SDM Perancang Perundang-undangan

Temukan Banyak Kejanggalan, Abdullah Minta Kapolri Beri Atensi Kasus Pembakaran Santri di Lombok

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penanganan kasus dugaan pembakaran santri junior oleh seniornya di Pondok Pesantren (Ponpes) Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Lombok Tengah, menyisakan banyak kejanggalan yang harus diungkap secara terang, objektif, dan transparan.

Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan tiga mega kasus korupsi yang tengah dilakukan Polri. Namun, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan agar tujuan penegakkan hukum harus murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.

Dukung Penuh Kortas Tipikor Berantas Korupsi, Tekankan Prinsip Due Process of Law

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Dasco: Almarhum Rachmat Gobel Teman Seperjuangan di Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rachmat Gobel meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di RS Brawijaya Tebet, Jakarta. Rahmat Gobel meninggal di usia 63 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, dunia usaha, dan dunia politik Indonesia.

Komisi XIII Apresiasi Sinergi Kanwil Kemenkum DIY dan Pemda dalam Harmonisasi Regulasi Daerah

PARLEMENTARIA, Sleman - Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan harmonisasi regulasi daerah.

Bahas RUU SDI, Putra Nababan: Data Desa Sumber Primer Penyusunan Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) didorong untuk memberikan ruang bagi integrasi data desa ke dalam sistem data nasional. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Putra Nababan, mengatakan hal tersebut penting, mengingat pemerintah desa merupakan sumber data primer yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.

RUU SDI Perlu Amanatkan Pembentukan Badan Satu Data Guna Dukung Integrasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Eric Hermawan mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengatur pembentukan Badan Satu Data sebagai koordinator pengelolaan data nasional. Menurutnya, keberadaan badan tersebut penting untuk memastikan koordinasi antar-kementerian dan lembaga berjalan efektif dalam mendukung integrasi data nasional.