Politik dan Keamanan

5243 artikel ditemukan

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

Politik dan Keamanan14 September 2026

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.

14 September 2026

Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin meminta agar ketentuan mengenai objek reforma agraria dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria tidak membatasi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi reforma agraria. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu dikaji ulang agar RUU mampu menyelesaikan konflik agraria yang selama ini terjadi di kawasan hutan.

RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria disusun untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Salah satu fokus utama RUU tersebut adalah menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reforma agraria serta memperkuat kelembagaan penyelesaian konflik agraria di tingkat nasional.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyampaikan keterangan resmi DPR RI dalam perkara pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melakukan kajian terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria. Kajian tersebut diarahkan salah satunya melalui mekanisme pembentukan peradilan agraria. Hal ini guna memastikan penyelesaian konflik agraria memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan peradilan yang telah ada.

BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen untuk Implementasi MoU Indonesia-Rusia

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen untuk Implementasi MoU Indonesia-Rusia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi parlemen guna memastikan implementasi berbagai nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Rusia berjalan secara konkret. Komitmen tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat usai menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov di Ruang Pimpinan BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria perlu memperjelas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan reforma agraria. Kejelasan tersebut penting agar peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tidak berhenti pada aspek representasi semata.

Pansus Dukung Penyederhanaan dan Percepatan Pelindungan Desain Industri

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dukung Penyederhanaan dan Percepatan Pelindungan Desain Industri

PARLEMENTARIA, Denpasar – Lamanya proses pelindungan desain industri berpotensi menghambat pelaku usaha dan perkembangan ekonomi kreatif. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong penyederhanaan dan percepatan proses pelindungan dengan tetap menjamin kepastian hukum.

Pelindungan Desain Industri Harus Adaptif dan Mudah Diakses

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Pelindungan Desain Industri Harus Adaptif dan Mudah Diakses

PARLEMENTARIA, Denpasar – Perkembangan desain digital dan terbatasnya akses pelindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menghadirkan mekanisme pelindungan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.

Deddy Sitorus Dorong 15 RUU Kabupaten/Kota Hadirkan Keadilan bagi Daerah Kaya SDA

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Deddy Sitorus Dorong 15 RUU Kabupaten/Kota Hadirkan Keadilan bagi Daerah Kaya SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengingatkan agar pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota tidak sekadar memenuhi kebutuhan legal-formal dan birokrasi. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menghadirkan keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, khususnya wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).

Serap Aspirasi di Bali, Pansus RUU Desain Industri Perkuat Pelindungan Pengrajin Kecil

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Bali, Pansus RUU Desain Industri Perkuat Pelindungan Pengrajin Kecil

PARLEMENTARIA, Denpasar – Kerentanan karya pengrajin kecil Bali terhadap penjiplakan menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Pansus menilai pelindungan desain tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi perlu disertai pendampingan dan penegakan hukum yang efektif.

Pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota Bagian dari Penataan Dasar Hukum, Bukan Pemekaran Daerah

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota Bagian dari Penataan Dasar Hukum, Bukan Pemekaran Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI melakukan pembicaraan Tingkat I terkait 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan bersama Pemerintah. Pembahasan ini sebagai bagian dari upaya menata kembali dasar hukum pembentukan daerah agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia.