Politik dan Keamanan

4098 artikel ditemukan

RUU Satu Data Indonesia Jadi Dasar Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

RUU Satu Data Indonesia Jadi Dasar Penyusunan Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.

4 Juni 2026

Baleg Tekankan RUU Satu Data Indonesia Wujudkan Data Akurat dan Berkeadilan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Tekankan RUU Satu Data Indonesia Wujudkan Data Akurat dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Sebab, ungkapnya, regulasi tersebut harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai model tata kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) layak dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, berbagai praktik baik yang selama ini diterapkan BPD dapat menjadi contoh untuk memperkuat profesionalisme dan kinerja BUMD di berbagai sektor.

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendapatkan proteksi khusus dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang tengah disiapkan pemerintah. Pasalnya, perlindungan tersebut penting sebab BPD menghadapi tantangan regulasi perbankan yang semakin ketat, namun berperan strategis dalam pembangunan daerah.

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah disiapkan pemerintah sebagai regulasi transisi sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menginisiasi pembentukan UU BUMD.

Pansus RUU Desain Industri Pertimbangkan Perubahan Judul Regulasi Jadi Lebih Mudah Dipahami

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Desain Industri Pertimbangkan Perubahan Judul Regulasi Jadi Lebih Mudah Dipahami

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo membuka peluang perubahan nomenklatur RUU yang tengah dibahas guna menghindari kesalahpahaman publik terkait substansi pengaturan desain industri. Menurutnya, salah satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan istilah “desain industri” yang dinilai kerap menimbulkan kebingungan, termasuk di kalangan anggota DPR RI sendiri.

Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional guna menjawab meningkatnya berbagai persoalan hukum yang melibatkan unsur asing, mulai dari perkawinan campuran hingga transaksi bisnis lintas negara. Menurutnya, semakin terbukanya interaksi masyarakat Indonesia dengan dunia internasional menuntut hadirnya payung hukum yang mampu memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan warga negara, badan hukum, maupun aset yang berada di lebih dari satu yurisdiksi negara.

Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya kehadiran Undang-Undang Hukum Perdata Internasional untuk memperkuat kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum lintas negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha internasional terhadap Indonesia.

Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penolakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh sejumlah warga menjadi sorotan Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid. Menurutnya, pemerintah perlu segera mencari tahu penyebab munculnya penolakan terhadap program yang sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman yang mendapat penugasan sementara dari Fraksi Partai Demokrat dalam RDPU Komisi II DPR RI bersama para akademisi terkait pembenahan sistem pemilu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2026) itu menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih berkualitas.

Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran hebat yang meluluhlantakkan ratusan rumah warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia pun mendorong Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para korban hingga tuntas.

DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI siap membahas revisi Undang-Undang Pemilu secara hati-hati dan terbuka agar tidak kembali menghadapi gugatan yang berujung pada pembatalan pasal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).