Politik dan Keamanan

BRAN Perlu Berwenang Lakukan Tindakan Korektif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah menegaskan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) perlu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif dalam penyelesaian berbagai persoalan dan konflik agraria. Menurutnya, kewenangan tersebut penting agar pembentukan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak sekadar menjadi regulasi baru, tetapi mampu menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini belum tuntas.

19 September 2026

KRI Gadjah Mada Tiba di Indonesia, TB Hasanuddin: Anggaran Pemeliharaan Sedang Disiapkan

KRI Gadjah Mada Tiba di Indonesia, TB Hasanuddin: Anggaran Pemeliharaan Sedang Disiapkan

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penyesuaian kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi yang tiba di Dermaga 107, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, kapal tersebut belum siap dioperasikan dan masih membutuhkan sejumlah penyesuaian sesuai kebutuhan Indonesia.

Indonesia Surga Energi Fosil dan Terbarukan, tetapi Masih Impor: Kurangi Ketergantungan Asing!

Indonesia Surga Energi Fosil dan Terbarukan, tetapi Masih Impor: Kurangi Ketergantungan Asing!

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong percepatan transisi energi sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber energi fosil maupun energi terbarukan yang melimpah, namun kebutuhan energi nasional saat ini masih membuat Indonesia harus melakukan impor.

Wayan Sudirta: Utamakan Keadilan, Pastikan APH di Jatim Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

Wayan Sudirta: Utamakan Keadilan, Pastikan APH di Jatim Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta aparat penegak hukum (APH) di Jawa Timur agar memastikan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP baru, telah diterapkan secara konkret dalam proses penegakan hukum. Penerapan tersebut dinilai perlu mengedepankan keadilan, prinsip kehati-hatian dalam memidanakan seseorang, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Hamid Noor Yasin menilai, keberadaan RUU tersebut semakin mendesak di tengah meningkatnya dinamika, serta konektivitas hubungan masyarakat Indonesia dengan negara lain.

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor kemaritiman.

Kesadaran Perubahan İklim Harus Dimulai Sejak Usia Dini dan Hal Sederhana

Kesadaran Perubahan İklim Harus Dimulai Sejak Usia Dini dan Hal Sederhana

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati mendorong agar isu perubahan iklim dikenalkan kepada generasi muda sejak dini melalui pendidikan. Menurutnya, kesadaran menghadapi perubahan iklim perlu dibangun sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar generasi muda tidak hanya memahami ancamannya, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam mencari solusinya.

Perhatikan Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi Tidak Sekadar Ungkap Sejumlah Kasus

Perhatikan Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi Tidak Sekadar Ungkap Sejumlah Kasus

PARLEMENTARIA, Surabaya – Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup diukur atas dasar jumlah perkara yang berhasil terungkap serta tersangka yang diproses. Akan tetapi, Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mendesak aset hasil tindak pidana yang telah disita atau diblokir dapat dipulihkan secara maksimal sehingga manfaatnya benar-benar kembali kepada negara.

Pengarusutamaan HAM Harus Tertuang dalam Kebijakan Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas

Pengarusutamaan HAM Harus Tertuang dalam Kebijakan Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas

PARLEMENTARIA, Jember – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Teguh Iswara Suardi menegaskan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi agenda lintas komisi di DPR, termasuk dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kelompok penyandang disabilitas.

BKSAP DPR RI: Pasar Karbon Harus Miliki Integritas Lingkungan yang Kuat

BKSAP DPR RI: Pasar Karbon Harus Miliki Integritas Lingkungan yang Kuat

PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel, transparan, likuid, dan memiliki integritas lingkungan yang kuat. Menurutnya, pengembangan pasar karbon tidak semata-mata bertujuan meningkatkan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pengurangan emisi dan investasi menuju ekonomi rendah karbon.

Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Nasional

Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan, perjanjian perdagangan internasional jangan hanya dinilai dari pembukaan akses pasar, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut mencakup peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, investasi produktif, serta penguatan ketahanan ekonomi dalam negeri.

Netty: Pelindungan Pekerja dan Kepastian Usaha Harus Berjalan Bersama