Politik dan Keamanan

Atasi Tumpang Tindih Lahan Petani, RUU Reforma Agraria Bentuk Badan Khusus di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Baleg DPR RI Muhammad Khozin menilai kehadiran RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi momentum penting untuk mengembalikan fungsi sosial tanah di Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak guna menyelesaikan empat persoalan tumpang tindih regulasi yang selama ini menghambat pemberdayaan para petani dan penggarap.

21 September 2026

RUU Reforma Agraria Harus Lindungi Rakyat dari Mafia Tanah dan Kriminalisasi

RUU Reforma Agraria Harus Lindungi Rakyat dari Mafia Tanah dan Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat.

RUU Reforma Agraria Siap Dibawa ke Paripurna, Kado Hari Tani dari DPR

RUU Reforma Agraria Siap Dibawa ke Paripurna, Kado Hari Tani dari DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat landasan hukum reforma agraria, termasuk percepatan penyelesaian konflik agraria dan pemulihan hak masyarakat atas tanah.

KOMISI II DPR RI - RAKER TK I PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 15 (LIMA BELAS) RUU TENTANG KAB/KOTA

KOMISI II DPR RI - RAKER TK I PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 15 (LIMA BELAS) RUU TENTANG KAB/KOTA

KOMISI II DPR RI RAKER TK I PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 15 (LIMA BELAS) RUU TENTANG KAB/KOTA DENGAN: 1. DPD RI 2. MENTERI DALAM NEGERI 3. MENTERI SEKRETARIS NEGARA 4. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS 5. MENTERI HUKUM

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara.

19 September 2026

Hinca: Aparat Perlu Adaptasi dengan KUHAP Baru, Aturan Pelaksanaan Harus Diperkuat

Hinca: Aparat Perlu Adaptasi dengan KUHAP Baru, Aturan Pelaksanaan Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membutuhkan proses adaptasi bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, perubahan aturan setelah 44 tahun menggunakan ketentuan lama tersebut tidaklah mudah, sehingga diperlukan penguatan pemahaman serta penyesuaian pola kerja agar ketentuan KUHAP baru dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Lima Ribu Orang Overstay di Lapas, Antar-APH Harus Lebih Intensif Berkoordinasi

Lima Ribu Orang Overstay di Lapas, Antar-APH Harus Lebih Intensif Berkoordinasi

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti masih ditemukannya persoalan overstay atau penahanan seseorang yang telah melewati batas masa penahanan maupun masa pidananya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menjadi salah satu hal yang harus segera dibenahi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Business Matching dalam Pameran Harus Ditindaklanjuti, Dorong UMKM Naik Kelas

Business Matching dalam Pameran Harus Ditindaklanjuti, Dorong UMKM Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Panitia Kerja Diplomasi Parlemen dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (DP3I) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Surya Utama menilai pembukaan akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional perlu diikuti strategi yang memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh manfaat nyata. Menurutnya, akses pasar yang terbuka perlu diarahkan hingga menghasilkan kontrak dan transaksi ekspor yang berkelanjutan.

Perkuat Kepercayaan Publik, KUHP dan KUHAP Baru Harus Terimplementasikan di Masyarakat

Perkuat Kepercayaan Publik, KUHP dan KUHAP Baru Harus Terimplementasikan di Masyarakat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menekankan pentingnya penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru secara konsisten oleh aparat penegak hukum (APH). Implementasi aturan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Syamsu Rizal Dorong Percepat Pemerataan Konektivitas Internet di 3T Indonesia

Syamsu Rizal Dorong Percepat Pemerataan Konektivitas Internet di 3T Indonesia

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong pemerintah mempercepat pemerataan konektivitas internet di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan konektivitas tidak cukup hanya memastikan masyarakat terhubung, tetapi juga harus diikuti kualitas layanan yang andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Komisi I Dukung Infrastruktur Digital di Jawa Timur Jadi Katalisator Ekonomi Lokal

Komisi I Dukung Infrastruktur Digital di Jawa Timur Jadi Katalisator Ekonomi Lokal

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Jawa Timur agar tidak berhenti pada penyediaan konektivitas. Namun, juga mampu menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan 3T.

Kunjungi BAKTI Komdigi Semarang, Komisi I Dorong Konektivitas Digital Berkelanjutan