Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami luka bakar. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus mendorong evaluasi sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren.

17 Juli 2026

Digelar Virtual, Pembahasan AIPA Caucus 2026 Tetap Berkualitas, Bahas Dinamika Geopolitik Kawasan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Digelar Virtual, Pembahasan AIPA Caucus 2026 Tetap Berkualitas, Bahas Dinamika Geopolitik Kawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan DPR RI berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan The 17th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus pada 22 Juli 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antarparlemen ASEAN tersebut diselenggarakan secara virtual.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Taufan Pawe menilai pembentukan RUU tersebut harus menjadi momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal.

RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, keseimbangan antara perlindungan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama.

Habib Aboe Dorong Belimbing Depok Jadi Ikon Diplomasi Daerah ke Internasional

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Habib Aboe Dorong Belimbing Depok Jadi Ikon Diplomasi Daerah ke Internasional

PARLEMENTARIA, Depok - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Pemerintah Kota Depok memaksimalkan potensi produk unggulan daerah sebagai bagian dari diplomasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu potensi yang disorotinya adalah Belimbing Depok yang selama ini dikenal sebagai ikon kota.

Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Hal ini ditujukan guna memperoleh masukan yang komprehensif terhadap substansi regulasi. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting mengingat aktivitas investasi di sejumlah wilayah yang kerap beririsan dengan kawasan yang dihuni komunitas masyarakat adat.

BKSAP Day: Upaya Parlemen Buka Jalan Diplomasi Daerah ke Panggung Internasional

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Day: Upaya Parlemen Buka Jalan Diplomasi Daerah ke Panggung Internasional

PARLEMENTARIA, Depok – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh mengatakan BKSAP Day menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat diplomasi internasional. Melalui forum tersebut, BKSAP turut menjembatani komunikasi pemerintah daerah dengan berbagai kota di luar negeri, termasuk dalam penjajakan kerja sama sister city.

BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan pihaknya siap mendukung upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan kawasan Depok Lama Heritage melalui penguatan kerja sama dengan Negara Belanda. Menurutnya, sejarah dan warisan budaya yang masih terjaga di Kota Depok menjadi potensi diplomasi yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional.

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan T.A. Khalid mengapresiasi masukan yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI). Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan mahasiswa memiliki semangat yang sejalan dengan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang tengah dilakukan Pansus.

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Eva Monalisa, mengingatkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tidak menjadi instrumen hukum bagi kepentingan investasi. Dia menekankan bahwa negara wajib menempatkan hak-hak masyarakat adat di atas kepentingan bisnis.

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, salah satu pembahasan difokuskan pada penguatan pengaturan hutan lindung agar memiliki kepastian hukum sekaligus semakin memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan.