//
Dukung Modernisasi Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit, Sarifah Dorong Peningkatan Anggaran Pertahanan
Diterbitkan
Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah.|Foto : Istimewa/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI mendukung adanya penyesuaian dan peningkatan alokasi anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta TNI dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mendatang. Langkah ini dinilai strategis guna mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta meningkatkan kesejahteraan prajurit di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sebagai gambaran, rasio anggaran pertahanan Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran bawah 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, atau Vietnam yang mengalokasikan 1,5 hingga 3 persen PDB mereka untuk sektor pertahanan. Di tengah kebutuhan pemenuhan target Minimum Essential Force (MEF) serta peremajaan alutsista matra darat, laut, dan udara, penguatan postur anggaran pertahanan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.
Sarifah menjelaskan bahwa usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Kemenhan dan TNI dirancang berdasarkan analisis kebutuhan operasional yang terukur.
"Pengajuan anggarannya tentu saja sesuai dengan kebutuhan Kemenhan sendiri. Kalau melihat negara-negara lain, anggaran pertahanan keamanannya sudah meningkat. Maka dari itu, di Kemenhan sendiri mungkin akan ada peningkatan terkait anggaran pertahanan dan keamanan," ujar Sarifah.
Selain alutsista, Komisi I juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan sarana prasarana prajurit, fasilitas perumahan dinas, tunjangan operasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), hingga penguatan sistem pertahanan siber militer guna mengantisipasi ancaman perang asimetris. (ndy/aha)
