//
Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere saat mengikuti kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Landasan Udara Adi Soemarmo, Surakarta, Jawa Tengah.|Foto: Mahendra/Karisma
PARLEMENTARIA, Surakarta — Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere mendorong pentingnya kesejahteraan prajurit TNI, legislator dapil Sulawesi Selatan I itu menyoroti Uang Lauk Pauk (ULP) yang didapatkan oleh prajurit TNI. Ia mendorong agar ULP yang diterima oleh prajurit TNI bisa lebih layak dibanding yang sekarang.
“Apabila memungkinkan dengan segala pertimbangan terutama kondisi keuangan kita, mungkin klaster tertentu di angka Rp50.000, khusus klaster makan siang, itu menjadi catatan kami dengan pimpinan. Kami akan coba rapatkan dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan para Kepala Staff Angkatan untuk bisa diperjuangkan yang lebih spesifik terkait ULP,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere saat mengikuti kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Landasan Udara Adi Soemarmo, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/9/2026).
Di satu sisi, Daeng sapaan akrab legislator Sulawesi Selatan I itu menyinggung soal penunjang operasional seperti kamar mess dan alutsista yang ada di Lanud Adi Soemarmo ini harus menjadi perhatian.
“Kami berjuang dengan teman-teman pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi I terkait kesejahteraan karena kesejahteraan adalah kata kunci, dua yang tidak terpisahkan antara alutsista dengan kesejahteraan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menambahkan bahwasannya kebutuhan dasar prajurit harus terpenuhi sebelum berbicara terkait peperangan. “Kebutuhan dasar prajurit harus terpenuhi, jangan sampai kita kirim pasukan kita ke garis depan, tapi garis belakangnya tidak beres. Tentu segala aspek kesejahteraan prajurit harus diperhatikan,” tutur Anton ditemui di kunjungan yang sama.
Selain kesejahteraan, alutsista juga tak luput dari sorotan Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut. Bahwa radar yang digunakan di Lanud Adi Soemarmo butuh peremajaan sehingga bisa memaksimalkan potensi strategis saat dibutuhkan.
“Kebutuhan (radar) ini harusnya skala prioritas, nanti kita (Komisi I DPR RI) akan rapatkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) sehingga bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya,” pungasknya. (aym/aha)
