Politik dan Keamanan

5239 artikel ditemukan

UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah

Politik dan Keamanan22 September 2026

UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria (PRA). Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU (RUU) PRA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muhammad Khozin menyebut beleid ini dihadirkan sebagai ikhtiar Negara dalam menuntaskan konflok agraria dan membasmi mafia tanah.

22 September 2026

Revisi UU KADIN, Perkuat Kelembagaan dan Dorong UMKM Go International

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU KADIN, Perkuat Kelembagaan dan Dorong UMKM Go International

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar internasional. Hal tersebut menjadi salah satu arah pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin yang tengah dibahas DPR RI.

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian mengenai dasar dan mekanisme perampasan aset. Pengaturan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan pada tahap awal penanganan perkara dengan nilai yang kemudian terbukti dalam proses hukum.

Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan mengungkapkan Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat mengubah nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria.

DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR berpandangan norma tersebut dibentuk untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik.

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang terhadap 15 Kabupaten/Kota. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara. Dalam pandangannya, Bimantoro mengungkapkan adanya berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya menyangkut mekanisme pengelolaan barang hasil rampasan perkara hukum.

60 Tahun Penantian Rakyat Mencari Keadilan, RUU Reforma Agraria Jadi Jawaban Siap Disahkan

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

60 Tahun Penantian Rakyat Mencari Keadilan, RUU Reforma Agraria Jadi Jawaban Siap Disahkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disepakati menjadi terobosan hukum untuk mengakhiri berbagai konflik pertanahan struktural yang membelenggu masyarakat kecil serta petani selama lebih dari 60 tahun. Regulasi ini dirancang guna menghapus ego sektoral antar embaga sekaligus mendorong redistribusi tanah yang lebih berkeadilan di seluruh Indonesia.

Kesiapan Pidana Kerja Sosial: Bapas Baru 90 dari Kebutuhan 515

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Kesiapan Pidana Kerja Sosial: Bapas Baru 90 dari Kebutuhan 515

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mengingatkan bahwa tantangan utama penerimaan dan penerapan pidana kerja sosial (PKS) sesuai amanat KUHP baru tidak terletak pada keabsahan putusan hakim, melainkan pada kesiapan pelaksanaan teknis di lapangan. Ia membeberkan kesenjangan infrastruktur yang tajam, di mana ketersediaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Indonesia saat ini baru mencapai 90 unit dari total kebutuhan ideal sebanyak 515 unit.

BNNP Harus Pastikan Pengawasan Vape Dapat Efektif Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Jatim

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

BNNP Harus Pastikan Pengawasan Vape Dapat Efektif Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Jatim

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta BNN Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kebijakan pembatasan dan pengawasan rokok elektrik atau vape, khususnya di lingkungan sekolah, dapat berjalan efektif. Hal itu sebagai bagian upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

PARLEMENTARIA, Serang — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Martin D. Tumbelaka menilai persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran perlu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU HPI. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan anak berkewarganegaraan ganda yang harus menentukan kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun.

Politik dan Keamanan

UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah

UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah

Revisi UU KADIN, Perkuat Kelembagaan dan Dorong UMKM Go International

Revisi UU KADIN, Perkuat Kelembagaan dan Dorong UMKM Go International

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-6 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-6 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA

Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA

DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum

DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

60 Tahun Penantian Rakyat Mencari Keadilan, RUU Reforma Agraria Jadi Jawaban Siap Disahkan

60 Tahun Penantian Rakyat Mencari Keadilan, RUU Reforma Agraria Jadi Jawaban Siap Disahkan

Kesiapan Pidana Kerja Sosial: Bapas Baru 90 dari Kebutuhan 515

Kesiapan Pidana Kerja Sosial: Bapas Baru 90 dari Kebutuhan 515

BNNP Harus Pastikan Pengawasan Vape Dapat Efektif Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Jatim

BNNP Harus Pastikan Pengawasan Vape Dapat Efektif Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Jatim

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran