Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

PARLEMENTARIA, Ambon – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Anis Byarwati, mendorong perubahan paradigma terkait usulan Dana Khusus Kepulauan. Usulan tersebut dinilai strategis untuk memperluas basis penerimaan negara melalui sektor ekonomi maritim dan mewujudkan keadilan fiskal bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

20 Juli 2026

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Melalui keterangannya dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), DPR menekankan bahwa maskapai penerbangan tidak dapat secara serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada penumpang.

Kasus Intimidasi Keluarga di Depok, Abdullah Dorong Penyelesaian Jalur Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Polres Metro Depok bertindak tegas dalam menangani kasus dugaan intimidasi yang dialami keluarga Azis Suraji oleh tetangganya di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Menurutnya, perkara tersebut sudah layak diselesaikan melalui jalur pidana karena upaya mediasi maupun penyelesaian nonlitigasi telah ditempuh, tetapi tidak efektif menghentikan dugaan intimidasi.

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyempurnakan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, sejumlah masukan disampaikan guna memperkuat kejelasan norma dan memastikan pengaturan kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif.

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Politik dan Keamanan

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Insiden ledakan di gudang amunisi di Madiun, Jawa Timur, menjadi perhatian DPR RI. Investigasi menyeluruh dinilai perlu segera dilakukan untuk mengungkap penyebab kejadian yang mengakibatkan satu prajurit meninggal dunia tesebut. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengutuk keras serangan Amerika Serikat (AS) yang menyasar sejumlah fasilitas sipil di Iran. Ia menilai penggunaan kekuatan militer yang mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil tidak dapat dibenarkan dan berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI menegaskan pentingnya transformasi paradigma pembangunan nasional dari yang selama ini berorientasi pada daratan menjadi berbasis kepulauan. Perubahan paradigma tersebut diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat konektivitas antar pulau di Indonesia.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Dewi Juliani menegaskan RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjamin layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dewi menekankan transportasi laut dan penyeberangan merupakan akses utama masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, distribusi pangan, serta memenuhi kebutuhan pokok.

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Siti Mukaromah menilai sektor transportasi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Karena itu, penguatan konektivitas antar pulau perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan guna mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus negara agar tidak terus tertinggal dibandingkan wilayah nonkepulauan. Menurutnya, biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan jauh lebih tinggi, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memerlukan tata kelola yang berbeda dengan daerah daratan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan aspek implementasi, pemeliharaan, hingga pengawasan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Politik dan Keamanan

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET

KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET

Kasus Intimidasi Keluarga di Depok, Abdullah Dorong Penyelesaian Jalur Pidana

Kasus Intimidasi Keluarga di Depok, Abdullah Dorong Penyelesaian Jalur Pidana

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil