Politik dan Keamanan

Komisi XIII Soroti Stigma yang Hambat Mantan Warga Binaan Cari Kerja

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidananya dan kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan harus diikuti dengan upaya memastikan warga binaan dapat diterima masyarakat dan memperoleh kesempatan bekerja sesuai keterampilan yang dimilikinya.

24 September 2026

Soroti Transaksi Fantastis, Tindakan Hukum Harus Judol Masuk RUU Perampasan Aset

Soroti Transaksi Fantastis, Tindakan Hukum Harus Judol Masuk RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyatakan dukungannya agar tindak pidana judi online dimasukkan secara tegas ke dalam cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar penegakan hukum bisa jauh lebih efektif. Safarudin mengungkapkan aparat penegak hukum bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kerap menemukan nilai transaksi judi online yang fantastis hingga triliunan rupiah, tetapi nominal yang berhasil disita dan dikembalikan ke negara relatif sangat kecil karena aset tersebut kerap tidak bertuan.

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan pengelolaan data lintas negara dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan sejauh mana kewenangan negara dapat diterapkan terhadap data Indonesia yang disimpan atau diproses di luar yurisdiksi nasional.

Nilai Rampasan Aset Sangat Besar, Harus Ada Badan Pengelola Independen

Nilai Rampasan Aset Sangat Besar, Harus Ada Badan Pengelola Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah poin krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi ini harus dirancang secara komprehensif terutama dalam penguatan tata kelola barang bukti hasil perampasan aset. Safarudin mendorong agar unsur pengawas, penegak hukum, dan badan pengelola aset dibuat terpisah dan independen. Hal ini dinilainya penting guna menghindari potensi tumpang tindih tata kelola yang saat ini kerap melibatkan berbagai instansi berbeda.

Gandeng Aqsa Working Group, BKSAP Akan Gelar Simposium Anti-Zionisme

Gandeng Aqsa Working Group, BKSAP Akan Gelar Simposium Anti-Zionisme

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Aqsa Working Group (AWG) membahas rencana kolaborasi dalam rangka memperkuat solidaritas terhadap Palestina melalui kegiatan simposium dan Run for Palestine. Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi AWG dengan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat.

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam Pembicaraan Tingkat I. Baleg menilai penguatan tata kelola data nasional diperlukan agar data yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah memiliki rujukan yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP

KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP

Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan

Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di tengah masyarakat. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.

Reforma Agraria Harus Jadi Jalan Keadilan, Termasuk bagi Masyarakat Maluku

Reforma Agraria Harus Jadi Jalan Keadilan, Termasuk bagi Masyarakat Maluku

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang. Saadiah menilai pengesahan UU Reforma Agraria menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, sekaligus menjawab berbagai konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

Politik dan Keamanan22 September 2026

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menjelaskan pengesahan 15 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di tiga provinsi, yakni Kalbar, Kalteng, dan Kalsel menjadi UU, dalam rangka untuk memperbarui dasar hukum pembentukan daerah yang sebelumnya masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi

Politik dan Keamanan22 September 2026

Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan wacana ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu belum menjadi keputusan resmi. Menurutnya, pembahasan mengenai ambang batas maupun mekanisme pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden masih dalam tahap pembicaraan dan nantinya akan dibahas secara resmi di DPR RI.

Saan Pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas Sebelum 15 Desember