Politik dan Keamanan

4098 artikel ditemukan

Parlemen Harus Bebas dari Budaya Stereotip dan Diskriminasi

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Parlemen Harus Bebas dari Budaya Stereotip dan Diskriminasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pencapaian kesetaraan gender di parlemen. Baginya kesetaraan gender bukan hanya meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen, namun juga meningkatkan pengaruh perempuan di Parlemen.

7 Juni 2026

Mercy Barends: RUU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik serta Kepentingan Oligarki

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: RUU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik serta Kepentingan Oligarki

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti pentingnya penguatan netralitas dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Menurutnya, institusi kepolisian harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi politik maupun kepentingan oligarki agar tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan akuntabel.

Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Buka Peluang Perkuat Ekonomi Daerah

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Buka Peluang Perkuat Ekonomi Daerah

PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui pembukaan peluang kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Arisal Aziz Luncurkan Kampung Bebas Narkoba dan Perkuat LBH Josal Bantu Rakyat

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Arisal Aziz Luncurkan Kampung Bebas Narkoba dan Perkuat LBH Josal Bantu Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II, Arisal Aziz, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang sehat, aman, dan berdaya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Kampung Bebas Narkoba sekaligus penguatan LBH Josal Bantu Rakyat di Posko Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Jumat (5/6/2026).

Safaruddin Soroti Penugasan Polisi di Luar Institusi hingga Penguatan Nilai Demokrasi dalam RUU Polri

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Safaruddin Soroti Penugasan Polisi di Luar Institusi hingga Penguatan Nilai Demokrasi dalam RUU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Polri, mulai dari penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri, penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang berorientasi pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), hingga usulan perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri.

Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP Tekankan Pentingnya Perkuat SDM dan UMKM Bekasi

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP Tekankan Pentingnya Perkuat SDM dan UMKM Bekasi

PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan pentingnya penguatan ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata diplomasi bagi masyarakat.

Kasus OTT Kementerian Imigrasi Coreng Indonesia di Mata Dunia, Harusnya Diisi SDM Berintegritas

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kasus OTT Kementerian Imigrasi Coreng Indonesia di Mata Dunia, Harusnya Diisi SDM Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di dunia internasional. Ia pun meminta agar lembaga yang mengurus keimigrasian diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas di bidang tersebut.

Kementerian Imigrasi Lakukan Pungli, Yanuar Arif: Terus Terang, Ini Memalukan!

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kementerian Imigrasi Lakukan Pungli, Yanuar Arif: Terus Terang, Ini Memalukan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat integritas dan menutup celah terjadinya penyimpangan.

Jawab Perubahan Zaman, Model Kurikulum Ideal Perlu Dimasukkan dalam Revisi UU Polri

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jawab Perubahan Zaman, Model Kurikulum Ideal Perlu Dimasukkan dalam Revisi UU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Polri tidak cukup hanya berfokus pada aspek kewenangan, struktur organisasi, maupun mekanisme pengawasan. Komisi III DPR RI menilai reformasi institusi kepolisian juga harus menyentuh fondasi pembentukan sumber daya manusia, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pembinaan moral anggota Polri sejak tahap pendidikan.

Pengamanan Objek Vital Nasional Perlu Diperkuat Melalui Revisi UU Polri, Tidak Cukup Hanya Keppres

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pengamanan Objek Vital Nasional Perlu Diperkuat Melalui Revisi UU Polri, Tidak Cukup Hanya Keppres

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai pengamanan objek vital nasional. Upaya ini dilihatnya akan lebih baik jika mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Kasus Love Scam Rp41 Miliar Terungkap, Abdullah Minta IASC Perkuat Pencegahan

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Love Scam Rp41 Miliar Terungkap, Abdullah Minta IASC Perkuat Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil mengungkap kasus love scamming dengan metode pig butchering di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara untuk membangun kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka pada investasi fiktif tersebut diduga melibatkan pelaku dari dalam dan luar negeri dengan total kerugian mencapai sekitar Rp41 miliar dalam kurun waktu 10 bulan.

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Agung Widyantoro menyoroti belum diakomodasinya asas resiprokal atau timbal balik dalam pengaturan penempatan jabatan di Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga keselarasan antara ketentuan dalam RUU Polri dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).