Politik dan Keamanan

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyerukan Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kepada PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara rinci status dan hak-hak PPPK Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN.

Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi

Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menekankan bahwa pembahasan usulan perubahan batas usia pensiun anggota Polri harus didasarkan pada kajian yang komprehensif. Terutama terkait aspek kesehatan, kebutuhan organisasi, dan regenerasi sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.

Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan

Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 dan penambahan kekurangan pagu indikator Tahun Anggaran 2027, dengan catatan Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja serta isu strategis pemanfaatan anggaran tersebut untuk penguatan Balai Pemasyarakatan.

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya.

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan, parlemen yang sensitif gender tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap kepemimpinan, pengaruh, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

PARLEMENTARIA, JAKARTA - Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J Dondokambey mengungkapkan, perempuan di dunia politik seringkali menghadapi realitas daring yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perdebatan dapat dengan cepat beralih dari isu kebijakan ke gender, penampilan, peran keluarga, moralitas, atau kehidupan pribadi. Stereotip ini diperkuat melalui pelecehan, disinformasi, dan intimidasi online.

Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan

Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Marlyn Maisarah mengungkapkan, kesetaraan gender di lingkungan Parlemen tidak hanya soal keterwakilan, tetapi juga soal bagaimana membangun institusi, kepemimpinan, dan lingkungan yang lebih inklusif. Demikian disampaikannya di sela-sela Sidang IPU Global Conference of Women Parliamentarians, di Beograd, Serbia, Rabu (3/6/2026) lalu.

Rieke Diah: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

Rieke Diah: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Parlemen Harus Bebas dari Budaya Stereotip dan Diskriminasi

Parlemen Harus Bebas dari Budaya Stereotip dan Diskriminasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pencapaian kesetaraan gender di parlemen. Baginya kesetaraan gender bukan hanya meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen, namun juga meningkatkan pengaruh perempuan di Parlemen.

Mercy Barends: RUU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik serta Kepentingan Oligarki