Politik dan Keamanan

5239 artikel ditemukan

Marinus Gea Dorong Penguatan Koordinasi DKI-Banten Demi Kelayakan Sarana PSBL Harapan Sentosa 4

Politik dan Keamanan25 September 2026

Marinus Gea Dorong Penguatan Koordinasi DKI-Banten Demi Kelayakan Sarana PSBL Harapan Sentosa 4

PARLEMENTARIA, Kabupaten Tangerang - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar pelayanan bagi penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi secara optimal.

25 September 2026

Dewi Asmara Pertanyakan Kepastian Regulasi Cuti Kunjungan Keluarga di Lapas Perempuan Kota Tangerang

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Asmara Pertanyakan Kepastian Regulasi Cuti Kunjungan Keluarga di Lapas Perempuan Kota Tangerang

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mempertanyakan kepastian regulasi dan kesiapan implementasi Cuti Mengunjungi atau Dikunjungi Keluarga (CMK/CDK) bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang. Menurutnya, meski lapas telah memiliki sarana layanan tersebut, kepastian regulasi masih menjadi persoalan yang perlu segera diperjelas.

Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Secara Selektif, Sesuai Ketentuan Berlaku

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Secara Selektif, Sesuai Ketentuan Berlaku

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa penerapan keadilan restoratif (restorative justice) perlu dilakukan secara selektif, sesuai karakteristik perkara dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Banten, Serang, Kamis (24/09/2026).

Pemerintah Wajib Dampingi Keluarga dan Perlindungan Hukum PMI Nenah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Pemerintah Wajib Dampingi Keluarga dan Perlindungan Hukum PMI Nenah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengingatkan Pemerintah turut memberikan pendampingan kepada keluarga Nenah melalui Kementerian/Lembaga yang berwenang. Perlindungan WNI ditegaskannya harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk disediakannya kuasa hukum bagi PMI yang tengah berperkara di tempatnya bekerja.

Kasus Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Ditjen Imipas dan Polri Harus Transparan dalam Penanganan

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Ditjen Imipas dan Polri Harus Transparan dalam Penanganan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan pelanggaran terkait hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditemukan Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026).

Patimban Berkembang, Ketahanan Pangan di Subang Harus Terjaga

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Patimban Berkembang, Ketahanan Pangan di Subang Harus Terjaga

PARLEMENTARIA, Subang - Perkembangan Pelabuhan Patimban yang bersamaan dengan keberadaan lahan pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menjadi sorotan Komisi II. Sebab, di tengah perkembangan industri, keberadaan lahan pertanian dinilai tetap perlu dijaga karena Subang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan.

Terjadi Pungli Revitalisasi Sekolah Saat NTT Kena Bencana, APH Harus Terapkan Pasal Maksimal!

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Terjadi Pungli Revitalisasi Sekolah Saat NTT Kena Bencana, APH Harus Terapkan Pasal Maksimal!

PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik KPK, Kejaksaan, maupun Polri, untuk bergerak cepat untuk menangani kasus dugaan oknum yang terlibat dalam penyelewengan pada program revitalisasi sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta adanya penyelidikan dan penerapan ancaman hukuman paling berat jika oknum APH tersebut terbukti bersalah.

Ketahanan Pangan Tak Boleh Kalah oleh Pengembangan Kawasan di Tangerang

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Ketahanan Pangan Tak Boleh Kalah oleh Pengembangan Kawasan di Tangerang

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan pentingnya menjaga dan mengembangkan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pembangunan perumahan, industri, pergudangan, hingga kawasan investasi tidak boleh mengorbankan ketersediaan lahan pangan secara terus-menerus.

Capaian LSD Kabupaten Tangerang di Bawah Target, Komisi II: Perlu Kebijaksanaan Pusat

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Capaian LSD Kabupaten Tangerang di Bawah Target, Komisi II: Perlu Kebijaksanaan Pusat

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong Pemerintah Pusat dengan kebijaksanaanya memberikan pengecualian terhadap persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal tersebut menyusul belum tercapainya target LSD sebesar 87 persen di wilayah tersebut.

PMI Terancam Hukuman Mati di UEA, Pemerintah Didorong Beri Perlindunga

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

PMI Terancam Hukuman Mati di UEA, Pemerintah Didorong Beri Perlindunga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendorong Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terancam hukuman mati di Uni Emirat Arab (UEA), Nenah Arsinah. Ia juga meminta Pemerintah memberi update informasi mengenai perkembangan kasus Nenah yang sudah dipenjara selama 12 tahun itu.

Keadilan Restoratif Perlu Libatkan Tokoh Adat Setempat Cegah Transaksional Hukum

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Keadilan Restoratif Perlu Libatkan Tokoh Adat Setempat Cegah Transaksional Hukum

PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengingatkan jajaran Kepolisian untuk tidak menjadikan mekanisme Keadilan Restoratif (restorative justice) sekadar sebagai kompromi hukum formal. Melainkan, wajib melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat agar pemulihan keadilan benar-benar dirasakan oleh korban.

Prana Putra Sohe: Benahi Lapas, Hapus Budaya Setor

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Prana Putra Sohe: Benahi Lapas, Hapus Budaya Setor

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe menyoroti budaya setor di lingkungan pemasyarakatan yang dinilai dapat membuka celah terjadinya pungutan liar (pungli). Ia meminta budaya tersebut dihapus sebagai bagian dari pembenahan sistem pemasyarakatan agar kebijakan dan layanan baru tidak menjadi ruang bagi praktik pungli.

24 September 2026