Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Terungkap Sindikat Pencurian Modul, Komisi I: Pengamanan BTS Harus Diperketat

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Terungkap Sindikat Pencurian Modul, Komisi I: Pengamanan BTS Harus Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pengamanan infrastruktur telekomunikasi nasional diperkuat menyusul terungkapnya sindikat pencurian modul base transceiver station (BTS) oleh Sat Resmob Bareskrim Polri. Menurutnya, keamanan BTS harus menjadi perhatian serius karena keberadaannya merupakan infrastruktur vital yang menopang layanan komunikasi masyarakat.

22 Juli 2026

Amelia Anggraini: Keberhasilan AIPA Diukur dari Implementasi Resolusi

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini: Keberhasilan AIPA Diukur dari Implementasi Resolusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang berlangsung pada 22-23 Juli 2026 mendatang.

Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh berhenti pada proses penangkapan dan penghukuman pelaku. Negara juga harus memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk memberikan layanan psikologis, restitusi, serta jaminan masa depan korban.

Respons Rivalitas Geopolitik, AIPA Caucus 2026 Harus Jadi Momentum Perkuat Sentralitas ASEAN

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Respons Rivalitas Geopolitik, AIPA Caucus 2026 Harus Jadi Momentum Perkuat Sentralitas ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Meningkatnya rivalitas geopolitik global harus menjadi momentum untuk memperkuat sentralitas ASEAN, bukan justru menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai arena persaingan negara-negara besar. Karena itu, diplomasi parlemen melalui forum Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepentingan kawasan.

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026–2029 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan Komisi I DPR RI. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7), setelah Komisi I menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fit and proper test.

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan dua pamannya. Ia pun mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk memberi sanksi tegas bagi para pelaku dan memastikan tak ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus ini.

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ia pun mempertanyakan alasan kebutuhan pelibatan TNI dalam program tersebut.

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut orientasi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan pelaku semata. Abdullah mengatakan penegakan hukum harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh sejak laporan pertama diterima hingga proses persidangan dan pemulihan selesai. Hal ini disampaikannya, merespon atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan 2 pamannya.

Puan: Literasi Media Sosial dan Komunikasi Negara Jadi Kunci Tangkal Hoaks

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Puan: Literasi Media Sosial dan Komunikasi Negara Jadi Kunci Tangkal Hoaks

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan literasi media sosial masyarakat dan membangun strategi komunikasi negara yang efektif di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi kunci untuk menangkal disinformasi, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat demokrasi.

Hinca Kaitkan Penanganan Kasus Satgas PKH dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Kaitkan Penanganan Kasus Satgas PKH dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menantang para akademisi untuk menilai apakah kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, yang telah mengembalikan aset negara senilai triliunan rupiah sejak awal 2025, layak dijadikan rujukan model dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

OPENING CEREMONY OF THE 17th MEETING OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) CAUCUS

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

OPENING CEREMONY OF THE 17th MEETING OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) CAUCUS

22 Juli 2026

Kerja Sama Pertahanan dengan Turki Harus Perkuat Ekosistem Industri Nasional

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kerja Sama Pertahanan dengan Turki Harus Perkuat Ekosistem Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga menjadi sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan riset dan inovasi dalam negeri.