Politik dan Keamanan

4094 artikel ditemukan

Perkuat Daya Saing Global, Perguruan Tinggi di Riau Miliki Keunggulan Komparatif di Bidang Agama

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Perkuat Daya Saing Global, Perguruan Tinggi di Riau Miliki Keunggulan Komparatif di Bidang Agama

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menilai perguruan tinggi di Riau perlu memperkuat promosi keunggulannya agar semakin dikenal dan memiliki daya saing global yang lebih kuat. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

9 Juni 2026

Perkuat Kebijakan Hulu-Hilir Serta Kepastian Tata Kelola Lahan dalam RUU Komoditas Strategis

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kebijakan Hulu-Hilir Serta Kepastian Tata Kelola Lahan dalam RUU Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir, termasuk kepastian tata kelola lahan untuk mendukung sektor strategis.

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, baik yang penuh waktu atau paruh waktu. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah.

Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa proses harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota di Kalimantan difokuskan pada penguatan karakteristik dan substansi masing-masing daerah. Kelima belas RUU tersebut khususnya yang berada di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Mardani menyoroti skema kontrak PPPK yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian karena harus diperbarui secara berkala setiap tahun. Ia menekankan pentingnya jaminan karier yang lebih kokoh dan berkelanjutan bagi PPPK agar setara dengan aparatur sipil negara lainnya.

Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan meminta dilakukan penelaahan ulang terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota yang tengah dibahas, khususnya terkait pengaturan potensi wilayah di Kalimantan. Menurutnya, banyak RUU kabupaten/kota yang memiliki deskripsi potensi daerah yang cenderung serupa, seperti sektor tambang, pertanian, dan perkebunan, tanpa adanya kekhususan yang menonjol antarwilayah.

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mengingatkan pemerintah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Bukan sekadar pendekatan administratif atau pemetaan yang berpotensi mengabaikan perkembangan pemanfaatan ruang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak dapat diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Begitu juga dengan penerapan ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tak dapat jadi alasan.

Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu memberi manfaat nyata bagi daerah, termasuk dalam membantu Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan strategis yang memiliki dimensi internasional. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai pembahasan batas usia pensiun anggota Polri perlu mempertimbangkan investasi besar yang telah dikeluarkan negara untuk membentuk sumber daya manusia kepolisian. Hal ini menjadi sorotannya lantaran proses pendidikan dan pelatihan yang panjang menjadikan setiap anggota Polri adalah aset yang memiliki nilai strategis bagi institusi.

Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian. Sembilan daerah tersebut meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

Politik dan Keamanan8 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyerukan Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kepada PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara rinci status dan hak-hak PPPK Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN.