Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI memberikan penjelasan resmi terkait penggunaan hasil audit kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Langkah ini disampaikan dalam sidang pengujian materiil Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 / KUHP Baru) pada Rabu (22/7/2026).

22 Juli 2026

Kaukus AIPA Bahas Perdamaian Inklusif hingga Ekonomi Hijau untuk Perkuat Ketahanan ASEAN

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kaukus AIPA Bahas Perdamaian Inklusif hingga Ekonomi Hijau untuk Perkuat Ketahanan ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penguatan tata kelola perdamaian yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan menjadi fokus pembahasan dalam Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA). Kedua isu tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan kawasan di tengah dinamika geopolitik dan tantangan global yang semakin kompleks.

Puan: Parlemen Harus Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Puan: Parlemen Harus Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta — Meningkatnya kompleksitas tantangan global menjadi momentum bagi parlemen di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat sentralitas ASEAN. Di tengah meningkatnya kecenderungan unilateralisme dan memudarnya penghormatan terhadap hukum internasional, parlemen dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

Buka AIPA Caucus ke-17, Ketua BKSAP Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Buka AIPA Caucus ke-17, Ketua BKSAP Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

RUU Daerah Kepulauan Dimatangkan, Optimalkan Ekonomi Biru dan Keadilan Fiskal

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Dimatangkan, Optimalkan Ekonomi Biru dan Keadilan Fiskal

PARLEMENTARIA, Ambon - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI terus memperjuangkan keadilan fiskal dan percepatan pembangunan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Melalui RUU ini, DPR RI menyoroti pentingnya pemenuhan Dana Khusus Kepulauan serta optimalisasi ekonomi kelautan untuk menekan angka kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BKSAP Dorong ASEAN Harmonisasi Regulasi AI dan Keamanan Siber

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Dorong ASEAN Harmonisasi Regulasi AI dan Keamanan Siber

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya kejahatan digital lintas negara menjadi perhatian dalam pelaksanaan Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) ke-17. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mendorong negara-negara ASEAN menyelaraskan regulasi mengenai AI dan keamanan siber agar mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat kawasan.

DPR Minta Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Transparan dan Berkeadilan

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Minta Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Transparan dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Proses hukum yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah masih menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, DPR RI meminta proses hukum berjalan transparan dan menjunjung asas kesetaraan. DPR juga mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tidak mengganggu sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian.

BKSAP Dorong Kota Berkelanjutan dan Pembiayaan Inovatif pada Parliamentary Forum HLPF 2026

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Dorong Kota Berkelanjutan dan Pembiayaan Inovatif pada Parliamentary Forum HLPF 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada Parliamentary Forum dalam rangkaian United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (14/7/2026).

Perkuat Alutsista, Paripurna Setujui Laporan Komisi I tentang Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Alutsista, Paripurna Setujui Laporan Komisi I tentang Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan mekanisme konstitusional sebelum hibah diterima pemerintah.

Baleg Setujui RUU Perubahan UU LLAJ Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Setujui RUU Perubahan UU LLAJ Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU Inisiatif DPR, pada Selasa (20/7/2026).

DPR Sahkan Kerja Sama Pertahanan RI-Malaysia dan RI-Turki, Perkuat Stabilitas Geopolitik

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Sahkan Kerja Sama Pertahanan RI-Malaysia dan RI-Turki, Perkuat Stabilitas Geopolitik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyampaikan laporan hasil pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Malaysia dan Turki. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah untuk mengkaji secara matang dan komprehensif terkait wacana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Ia mengingatkan agar kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru.