Politik dan Keamanan

5239 artikel ditemukan

KUHAP Baru Jangan Buka Ruang Bolak-Balik Perkara

Politik dan Keamanan26 September 2026

KUHAP Baru Jangan Buka Ruang Bolak-Balik Perkara

PARLEMENTARIA, Denpasar — Penerapan KUHAP baru membutuhkan penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum agar proses penanganan perkara tidak kembali menghadapi persoalan bolak-balik berkas. Persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjalankan ketentuan baru tersebut.

26 September 2026

Kesiapan Penyimpanan Barang Rampasan dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Kesiapan Penyimpanan Barang Rampasan dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Serang — Komisi III DPR RI menyoroti kesiapan aparat penegak hukum dalam pengelolaan dan penyimpanan barang hasil perampasan aset. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Banten yang digelar bersama Kapolda Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, dan Kepala BNNP Banten, Kamis (24/9/2026).

Minimalkan Risiko Jiwa Prajurit, Komisi I Minta Akselerasi Cetak Pilot Nirawak

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Minimalkan Risiko Jiwa Prajurit, Komisi I Minta Akselerasi Cetak Pilot Nirawak

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mendorong pentingnya pengembangan kompetensi pilot nirawak, terlebih di era modern saat ini. Pasalnya, penggunaan drone (kendaraan tanpa awak) sangat sering digunakan dalam peperangan modern.

Sarpras Deteksi Narkotika di Banten Sangat Diperlukan

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Sarpras Deteksi Narkotika di Banten Sangat Diperlukan

PARLEMENTARIA, Serang — Komisi III DPR RI mendukung penguatan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendeteksi peredaran narkotika di Provinsi Banten. Dukungan tersebut disampaikan menyusul aspirasi aparat penegak hukum di Banten terkait kebutuhan peralatan modern untuk mendeteksi narkotika yang melintas dari Sumatera menuju Pulau Jawa.

26 September 2026

Pansus RUU Desain Industri: UMKM Perlu Pendampingan, Supaya Karya Kreatif Tak Kehilangan Hak

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Desain Industri: UMKM Perlu Pendampingan, Supaya Karya Kreatif Tak Kehilangan Hak

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Perlindungan terhadap karya desain yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri. Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri menerima sejumlah masukan dari masyarakat terkait tantangan yang dihadapi UMKM, mulai dari proses pendaftaran kekayaan intelektual hingga potensi sengketa akibat peniruan karya.

Rizki Faisal Soroti Kesiapan Penegak Hukum Pasca UU Reforma Agraria Disahkan

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Rizki Faisal Soroti Kesiapan Penegak Hukum Pasca UU Reforma Agraria Disahkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, menilai pengesahan UU Reforma Agraria menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan.

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Jamin Kepastian dan Akuntabilitas

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Jamin Kepastian dan Akuntabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan setiap mekanisme memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.

Komisi II Dukung Ombudsman Perkuat Pengawasan Kasus Lapas Cibinong

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dukung Ombudsman Perkuat Pengawasan Kasus Lapas Cibinong

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

RUU Penyiaran Tidak Batasi Kebebasan Berekspresi

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyiaran Tidak Batasi Kebebasan Berekspresi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menegaskan pengaturan konten dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat di ruang digital.

26 September 2026

Tercatat 4.309 Kasus Kriminal, Komisi III Soroti Keamanan Pariwisata Bali

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Tercatat 4.309 Kasus Kriminal, Komisi III Soroti Keamanan Pariwisata Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Perlindungan terhadap kawasan pariwisata menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Bali. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menyoroti potensi gangguan yang ditimbulkan wisatawan asing, termasuk keributan di penginapan hingga tindakan yang dapat merugikan wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata.

Penanganan Pembubaran Ibadah Jemaat GKPI Tangerang Harus Dilakukan dengan Profesional

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Penanganan Pembubaran Ibadah Jemaat GKPI Tangerang Harus Dilakukan dengan Profesional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyoroti kasus dugaan intimidasi saat pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Mauk Sepatan di Tangerang. Ia meminta penanganan kasus ini dilakukan secara profesional.

Komisi XIII Kaji Pemenuhan Hak Seksual Warga Binaan Perempuan

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Kaji Pemenuhan Hak Seksual Warga Binaan Perempuan

PARLEMENTARIA, Bandung – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pemenuhan hak atas kesehatan seksual bagi warga binaan perempuan perlu menjadi bagian dari perhatian dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Hal itu menjadi salah satu fokus kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Jumat Petang (25/9/2026).