Politik dan Keamanan

Parlemen Indonesia – Belarusia Jajaki Kerja Sama Produk Susu Halal dan Teknologi Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Belarusia menjajaki sejumlah peluang kerja sama baru dengan Belarusia, mulai dari pengembangan produk susu bersertifikasi halal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang dinilai telah maju dan berhasil diterapkan di negara tersebut.

10 Juni 2026

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dengan Polresta Serang Kota dalam pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan identitas kendaraan dinas.

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 menjadi bagian penting dalam penyusunan awal RAPBN 2027, terutama untuk seluruh mitra kerja Komisi II DPR. Pasalnya, tahapan ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

MKD Bangun Sinergi dengan Polresta Serang untuk Pengawasan Etik Anggota Dewan

MKD Bangun Sinergi dengan Polresta Serang untuk Pengawasan Etik Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang demi mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD DPR RI. Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan dalam menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

RUU Kehutanan Harus Jadi Payung Hukum Kuat Demi Kelestarian Hutan Indonesia

RUU Kehutanan Harus Jadi Payung Hukum Kuat Demi Kelestarian Hutan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penting untuk dilakukan guna memastikan tata kelola hutan Indonesia yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam yang semakin kompleks.

RUU Desain Industri Harus Jadi Instrumen Penggerak Ekonomi Kreatif dan Inovasi Nasional

RUU Desain Industri Harus Jadi Instrumen Penggerak Ekonomi Kreatif dan Inovasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri DPR RI Anisah Syakur menegaskan bahwa pembahasan revisi regulasi desain industri tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan hukum semata. Melainkan, harus mampu menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan ekosistem inovasi dan komersialisasi karya desain.

BKSAP Dorong Penguatan Perspektif Gender dalam Pengambilan Kebijakan Publik

BKSAP Dorong Penguatan Perspektif Gender dalam Pengambilan Kebijakan Publik

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya penguatan perspektif gender dalam proses pengambilan kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kerja Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Yogyakarta, DIY, Senin (8/6/2026).

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan perlunya relaksasi ketentuan batas belanja pegawai daerah serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ratifikasi Perjanjian Internasional Dinilai Perlu Kehati-hatian demi Kepentingan Nasional

Ratifikasi Perjanjian Internasional Dinilai Perlu Kehati-hatian demi Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ratifikasi perjanjian internasional dinilai memerlukan kehati-hatian karena menyangkut kepentingan nasional, dampak terhadap kehidupan rakyat, hingga konsekuensi pada keuangan negara. Karena itu, DPR RI menilai pengesahan perjanjian internasional tidak dapat dibatasi dengan tenggat waktu yang seragam sebagaimana mekanisme persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Hadiri Aksi Bersih Sungai, Ateng Tekankan Ancaman Pencemaran DAS terhadap Pesisir Subang

Hadiri Aksi Bersih Sungai, Ateng Tekankan Ancaman Pencemaran DAS terhadap Pesisir Subang

PARLEMENTARIA, Subang - Persoalan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kawasan pesisir di Kabupaten Subang. Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mengurangi beban pencemaran yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir.

BKSAP Ajak Pihak Kampus Aktif Kawal Aksesi OECD dan Harmonisasi Regulasi

BKSAP Ajak Pihak Kampus Aktif Kawal Aksesi OECD dan Harmonisasi Regulasi

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Kalangan akademisi dan perguruan tinggi diminta mengambil peran lebih aktif dalam mengawal proses aksesi Indonesia menuju OECD. Keterlibatan kampus dinilai penting untuk memastikan harmonisasi regulasi yang dilakukan Indonesia tetap berpijak pada kebutuhan nasional.

Habiburokhman: RUU Polri Perkuat Reformasi, Pengawasan, dan Profesionalisme Kepolisian