Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Komisi II Serahkan SHM kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulawesi Selatan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Komisi II Serahkan SHM kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulawesi Selatan

PARLEMENTARIA, Makassar — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda melakukan penyerahan sertifikat hak milik kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah bagi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

23 Juli 2026

Berperan Besar Cetak SDM Strategis, Taufan Pawe Dukung Penguatan STIA LAN Makassar

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Berperan Besar Cetak SDM Strategis, Taufan Pawe Dukung Penguatan STIA LAN Makassar

PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya peran Politeknik STIA LAN Makassar sebagai lembaga strategis dalam mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kampus STIA LAN Makassar di Sulawesi Selatan, Rabu (22/7/2026).

Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong penanganan yang lebih terpadu terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kedua persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan kolaborasi lintas lembaga yang menyentuh akar permasalahan.

Komisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong Kapolda Sulawesi Selatan, Mabes Polri, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, serta pihak Jalaludin untuk segera berkoordinasi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait sengketa keperdataan. Seluruh pihak juga diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan putusan tersebut kepada Komisi III DPR RI secara berkala dalam waktu 30 hari.

Anwar Sadad Ingatkan Pemerintah Beri Perlindungan Anak Eks Pekerja Migran dan Warga Undocumented

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Anwar Sadad Ingatkan Pemerintah Beri Perlindungan Anak Eks Pekerja Migran dan Warga Undocumented

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan warga negara Indonesia (WNI) berstatus undocumented serta anak-anak hasil perkawinan antara eks pekerja migran Indonesia dan warga negara asing (WNA). Baginya, persoalan administrasi kependudukan dan keimigrasian yang belum terselesaikan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan dokumen kewarganegaraan.

Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan layanan hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan di Provinsi Riau melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.

Bias Layar Dukung Penyelesaian Humanis Hadapi Sengketa Tanah Adat di NTT

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bias Layar Dukung Penyelesaian Humanis Hadapi Sengketa Tanah Adat di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar mendorong penyelesaian sengketa tanah adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang humanis. Menurutnya, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, maupun pihak swasta perlu ditangani secara adil agar tidak berkembang menjadi persoalan hak asasi manusia (HAM).

Kang Aher: Penyelesaian Konflik Agraria Harus Komprehensif demi Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kang Aher: Penyelesaian Konflik Agraria Harus Komprehensif demi Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya penyelesaian konflik agraria secara komprehensif agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah lama mereka tempati dan manfaatkan. Menurutnya, persoalan tumpang tindih status lahan masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Amelia Anggraini: Legislasi Nasional Penting untuk Implementasikan Komitmen Iklim ASEAN

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini: Legislasi Nasional Penting untuk Implementasikan Komitmen Iklim ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini menegaskan komitmen perubahan iklim yang telah disepakati negara-negara ASEAN perlu diterjemahkan ke dalam legislasi nasional agar dapat diimplementasikan secara efektif. Menurutnya, parlemen memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai komitmen regional diwujudkan melalui kebijakan dan instrumen hukum di masing-masing negara anggota.

AIPA Berperan Strategis Perkuat Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

AIPA Berperan Strategis Perkuat Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA) memiliki peran strategis dalam memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan melalui diplomasi parlemen. Menurutnya, parlemen tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga menjadi jembatan dialog dan kerja sama untuk menjaga ketahanan kawasan di tengah tantangan global.

Tutup Kaukus AIPA, BKSAP Tekankan Implementasi Resolusi untuk Masyarakat ASEAN

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tutup Kaukus AIPA, BKSAP Tekankan Implementasi Resolusi untuk Masyarakat ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa implementasi resolusi yang dihasilkan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Kaukus AIPA memiliki peran strategis sebagai mekanisme untuk memastikan setiap komitmen yang disepakati dalam Sidang Umum AIPA diterjemahkan menjadi kebijakan di tingkat nasional.

RI Dorong Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi, Perempuan, dan Kepemudaan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RI Dorong Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi, Perempuan, dan Kepemudaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Indonesia mendorong penguatan kerja sama antarnegara ASEAN untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi, digitalisasi, hingga transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai inisiatif regional dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional masing-masing negara anggota.