Politik dan Keamanan

5238 artikel ditemukan

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

Politik dan Keamanan29 September 2026

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Menurutnya, beleid baru tersebut harus mampu membangun keterhubungan antarperaturan dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional.

29 September 2026

Komisi I Kecam Pernyataan PM Kepulauan Solomon di PBB, Tuduhan Tidak Berdasar tentang Papua

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Kecam Pernyataan PM Kepulauan Solomon di PBB, Tuduhan Tidak Berdasar tentang Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu Papua dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan tuduhan sepihak yang tidak mencerminkan kondisi secara utuh.

Soroti Mekanisme Perampasan Aset, Legislator: Jangan Rugikan Korban Salah Sita!

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Mekanisme Perampasan Aset, Legislator: Jangan Rugikan Korban Salah Sita!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menyatakan pihaknya memiliki semangat yang sama bahwa aset hasil tindak pidana mutlak harus dirampas oleh negara. Kendati demikian, ia mengingatkan agar perumusan RUU Perampasan Aset tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi setiap warga negara yang berpotensi mengalami ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

Ketentuan Areal Preservasi UU 32/2024 Bersifat Konstitusional dan Perkuat Peran Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan Areal Preservasi UU 32/2024 Bersifat Konstitusional dan Perkuat Peran Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menegaskan ketentuan mengenai areal preservasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dewi Asmara Minta Pengembangan Poltekpin Berbasis Rencana yang Jelas

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Asmara Minta Pengembangan Poltekpin Berbasis Rencana yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara meminta pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Perencanaan tersebut dinilai perlu mencakup kebutuhan sumber daya manusia (SDM), target kualitas lulusan, kebutuhan anggaran, hingga sumber pendanaan yang terukur.

Umbu Kabunang: Perlu Jalur Afirmasi dalam Rekrutmen Politeknik IMIPAS

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang: Perlu Jalur Afirmasi dalam Rekrutmen Politeknik IMIPAS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong penerapan jalur afirmasi dalam rekrutmen peserta didik Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) untuk memastikan keterwakilan putra-putri dari seluruh provinsi. Menurutnya, mekanisme rekrutmen perlu mempertimbangkan disparitas mutu pendidikan antardaerah agar kesempatan mengenyam pendidikan kedinasan tidak terpusat di wilayah tertentu.

Marinus Gea Dorong Rekrutmen Poltekim-Poltekip Berbasis Kuota Provinsi

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Dorong Rekrutmen Poltekim-Poltekip Berbasis Kuota Provinsi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong sistem penerimaan taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekim dan Poltekip) menggunakan kuota berdasarkan provinsi. Sebab, ia meyakini mekanisme tersebut dapat memperluas pemerataan kesempatan bagi putra-putri dari berbagai daerah untuk mengikuti pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mafirion Syamsuddin Rogo Dorong Peta Jalan Baru Pembenahan Sistem Pemasyarakatan

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion Syamsuddin Rogo Dorong Peta Jalan Baru Pembenahan Sistem Pemasyarakatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan segera menyusun peta jalan baru sebagai dasar pembenahan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. Menurutnya, pembaruan konsep diperlukan agar penanganan persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) memiliki arah yang jelas serta mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

Diplomasi Parlemen Indonesia-Tailan Perkuat Kerja Sama Agrikultur dan Perdagangan

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Diplomasi Parlemen Indonesia-Tailan Perkuat Kerja Sama Agrikultur dan Perdagangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI membahas penguatan kerja sama Indonesia dan Tailan, khususnya di bidang agrikultur dan perdagangan, bersama Secretary-General of King Prajadhipok’s Institute Prof. Dr. Issara Sereewatthanawut. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Bahas Satu Data Indonesia, Baleg Tekankan Keamanan Data

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas Satu Data Indonesia, Baleg Tekankan Keamanan Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi berbagai sumber data dalam satu sistem nasional perlu diiringi dengan pengamanan yang mampu mencegah terbukanya celah penyalahgunaan data. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

29 September 2026

Komisi XIII: Perbedaan Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Harus Diusut Tuntas

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Perbedaan Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Harus Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta perbedaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Lapas Kelas IIA Cibinong diusut secara menyeluruh. Menurutnya, perbedaan temuan kedua lembaga tersebut perlu diverifikasi agar kondisi sebenarnya di lapas dapat diketahui secara jelas.

Edison Sitorus Tekankan Sistem Pemasyarakatan Pascakejadian Cibinong

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Edison Sitorus Tekankan Sistem Pemasyarakatan Pascakejadian Cibinong

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan menyusul peristiwa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong. Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak semestinya hanya dibebankan kepada jajaran lapas, tetapi perlu dilihat sebagai persoalan sistem yang membutuhkan pembenahan dari tingkat pusat hingga pelaksanaan di lapangan.