Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Realisasi PNBP di Bali Turun Signifikan, Deddy Sitorus Ungkap Biang Kerok UU Cipta Kerja

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Realisasi PNBP di Bali Turun Signifikan, Deddy Sitorus Ungkap Biang Kerok UU Cipta Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menilai anjloknya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Bali dari 152 persen menjadi 91,8 persen sebagai fenomena yang mengindikasikan dua kelemahan struktural.

23 Juli 2026

BKSAP Ajak Mahasiswa Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Ajak Mahasiswa Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta — Disambut dengan tepuk tangan para peserta yang hadir, pantun itu membuka sambutan hangat Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo dalam 27th AIPA Roadshow yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (23/7/2026). Di hadapan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, Bramantyo mengajak generasi muda memahami pentingnya menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Perkuat Politeknik STIA LAN Makassar untuk Jawab Tantangan Birokrasi Modern

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Politeknik STIA LAN Makassar untuk Jawab Tantangan Birokrasi Modern

PARLEMENTARIA, Makassar - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya penguatan Politeknik STIA LAN Makassar sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berperan mencetak aparatur sipil negara dan birokrat, khususnya di wilayah Indonesia tengah dan timur. Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kampus Politeknik STIA LAN Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (22/7/2026).

Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI membongkar buruknya tata kelola ruang dan perizinan pariwisata di Bali akibat kebijakan izin yang tersentralisasi. Penerbitan izin akomodasi wisata skala besar yang terbit dari pemerintah pusat kerap melangkahi otoritas pemerintah daerah, yang berujung pada tumpang tindih aturan, tergerusnya lahan subak, serta krisis ekologis seperti banjir musiman di kawasan Kuta dan Seminyak.

Pemberian Sertifikat Tanah Bukti Nyata Negara Dukung Kepastian Legalitas Lahan Rakyat

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pemberian Sertifikat Tanah Bukti Nyata Negara Dukung Kepastian Legalitas Lahan Rakyat

PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Komisi II DPR RI Esthon L. Foenay menegaskan bahwa penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Karena itu, kegiatan penyerahan sertifikat menjadi momentum penting karena DPR RI hadir langsung di tengah masyarakat bersama pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk memastikan hak-hak masyarakat atas tanah terlindungi secara hukum.

Dukung Jampidsus Baru, Habiburokhman Harap Kasus Febrie Dituntaskan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Jampidsus Baru, Habiburokhman Harap Kasus Febrie Dituntaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menaruh harapan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru, Kuntadi, untuk menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi penunjukan Kuntadi sebagai Jampidsus.

Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI menilai lambatnya penyelesaian konflik agraria dan redistribusi lahan di Bali bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan karena pasifnya kepemimpinan para kepala daerah. Ketidakaktifan kepala daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tersebut menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh mafia tanah, yang berujung pada melonjaknya harga lahan dan terpinggirkannya masyarakat lokal.

Kejelasan Wewenang Gubernur Penting agar Pelayanan kepada Masyarakat Lebih Efektif

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kejelasan Wewenang Gubernur Penting agar Pelayanan kepada Masyarakat Lebih Efektif

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai masih diperlukan pemahaman yang lebih kuat mengenai kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, kejelasan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik dan koordinasi antarpemerintahan.

AIPA Dorong Legislasi Nasional Percepat Pencapaian Target Iklim ASEAN

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

AIPA Dorong Legislasi Nasional Percepat Pencapaian Target Iklim ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Parlemen negara-negara ASEAN mendorong penguatan legislasi nasional untuk mempercepat pencapaian target iklim di kawasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memastikan target Nationally Determined Contributions (NDC) setiap negara dapat tercapai tepat waktu sekaligus memperkuat ketahanan kawasan menghadapi dampak perubahan iklim.

ASEAN Perlu Prioritaskan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Kebijakan Iklim

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

ASEAN Perlu Prioritaskan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Kebijakan Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Negara-negara ASEAN perlu menempatkan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan perubahan iklim. Upaya tersebut dinilai penting agar kebijakan iklim tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi dan transisi energi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat yang paling terdampak.

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera merumuskan solusi agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terjamin. Hal itu terutama di daerah yang mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD.

Bali Jadi Model Nasional, Komisi II Kawal Legalisasi Aset Pura Tanpa Biaya

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bali Jadi Model Nasional, Komisi II Kawal Legalisasi Aset Pura Tanpa Biaya

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi II DPR RI menunjuk keberhasilan sertifikasi massal tahap pertama terhadap sekitar 62 tanah pura di Bali sebagai tolok ukur (pilot project) percepatan legalisasi aset keagamaan secara nasional. Sertifikasi tempat ibadah dinilai krusial guna menutup celah sengketa dan mencegah potensi gugatan hukum dari ahli waris pemberi lahan di masa mendatang.