Politik dan Keamanan

4089 artikel ditemukan

Percepatan Sertifikasi Aset TNI di Urutsewu Kebumen

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Percepatan Sertifikasi Aset TNI di Urutsewu Kebumen

PARLEMENTARIA, Kebumen — Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kodim 0709/Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026), guna meninjau perkembangan penyelesaian persoalan aset TNI di kawasan Urutsewu. Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menegaskan bahwa legalitas aset TNI menjadi perhatian penting yang terus dikawal oleh DPR RI.

14 Juni 2026

Imron Amin: Sinergi TNI dan Komdigi Jaga Stabilitas Nasional

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Imron Amin: Sinergi TNI dan Komdigi Jaga Stabilitas Nasional

PARLEMENTARIA, Madiun - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR menyoroti pentingnya penguatan pertahanan informasi publik dari ancaman berita bohong (hoaks) yang berpotensi memicu instabilitas sosial. Komisi I DPR menilai ketahanan nasional masa kini wajib mencakup perlindungan ruang digital masyarakat dari narasi destruktif yang menyudutkan institusi negara.

Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI Pasca Serap Aspirasi Prajurit di Madiun

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI Pasca Serap Aspirasi Prajurit di Madiun

PARLEMENTARIA, Madiun - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Korem 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026), guna menyerap aspirasi secara objektif terkait kondisi riil prajurit di lapangan. Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tersebut, terdapat tiga aspek utama yang dinilai krusial untuk segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

PARLEMENTARIA, Tangerang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa upaya penguatan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Pembangunan industri, investasi, dan kawasan permukiman dinilai perlu tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang serta keberadaan kawasan resapan air agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri. Hal tersebut mengemuka saat agenda Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan sistem pengawasan warga negara asing (WNA) melalui penerapan dashboard digital keimigrasian yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta memudahkan pemerintah memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

Serap Aspirasi Prajurit di Madiun, Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi Prajurit di Madiun, Komisi I Perjuangkan Mobilitas dan Kesejahteraan TNI

BKSAP Serap Aspirasi Kabupaten Tangerang untuk Perkuat Diplomasi Ekonomi

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Serap Aspirasi Kabupaten Tangerang untuk Perkuat Diplomasi Ekonomi

PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa diplomasi yang dijalankan DPR RI harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah. Menurutnya, berbagai kerja sama dan komunikasi yang dibangun di tingkat internasional perlu diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya transparansi dan integrasi data keimigrasian dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan jajaran keimigrasian daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - International Muslim Youth Forum (IMYF) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi pemuda Muslim dari berbagai negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat membuka forum bertajuk Beyond Borders : Muslim Youth Shaping The Future of the Ummah in a Turbulent World di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran secara lebih komprehensif dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, DPR memerlukan gambaran menyeluruh mengenai realisasi dan capaian anggaran sebelum mempertimbangkan usulan tambahan anggaran.

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diperketat guna memastikan penempatan pejabat di daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang dinilai berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.