Politik dan Keamanan

5237 artikel ditemukan

Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda

Politik dan Keamanan29 September 2026

Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik perlu terus diperkuat dan tidak berhenti pada momentum sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Keberanian Ombudsman melakukan pengawasan langsung harus menjadi awal untuk memperluas pengawasan terhadap pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah.

29 September 2026

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal konflik agraria yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Rante Balla dengan perusahaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesimpulan RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, pihaknya meminta Polda Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti dua laporan polisi yang diajukan oleh masyarakat adat.

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengalihan beban fiskal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari daerah kepada pemerintah pusat dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin atau akrab disapa Gus Khozin menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya memperkuat ruang fiskal daerah.

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembentukan Panja tersebut menandai dimulainya secara formal proses revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.

Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya jaminan hak konstitusional dan kepastian hukum bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh warga negara asing. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, proses pengangkatan anak lintas negara perlu mendapat perhatian karena menyangkut status hukum dan pemenuhan hak anak setelah proses adopsi berlangsung.

Panja AI BKSAP Dorong Panduan Penggunaan AI yang Bijak di Lingkungan Kampus

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Panja AI BKSAP Dorong Panduan Penggunaan AI yang Bijak di Lingkungan Kampus

PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Panitia Kerja (Panja) Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan bahwa perkembangan teknologi AI di lingkungan kampus diperlukan dengan panduan penggunaan yang bijak dan beretika. Hal ini penting agar pemanfaatan AI tetap memberikan manfaat tanpa mengurangi kemampuan kognitif dan kreativitas mahasiswa.

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Komisi XIII DPR RI akan melakukan tinjauan langsung atas temuan fasilitas istimewa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor dalam waktu dekat. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan temuan di lapangan dengan data dan informasi yang telah diperoleh DPR dalam rapat bersama pemerintah.

Pengawasan Internal APH Perlu Diperkuat, Jangan Tunggu Persoalan Viral

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Pengawasan Internal APH Perlu Diperkuat, Jangan Tunggu Persoalan Viral

PARLEMENTARIA, Denpasar - Pengawasan internal menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam memantau penegakan hukum di Bali. Langkah cepat terhadap dugaan pelanggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional.

Tilang Elektronik Diterapkan, Kehadiran Fisik Polisi di Kawasan Pariwisata di Bali Tetap Dibutuhkan

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Tilang Elektronik Diterapkan, Kehadiran Fisik Polisi di Kawasan Pariwisata di Bali Tetap Dibutuhkan

PARLEMENTARIA, Denpasar - Penerapan tilang elektronik dinilai perlu tetap diimbangi dengan kehadiran fisik polisi di lapangan untuk mengawasi, khususnya di kawasan pariwisata seperti Bali. Keberadaan personel secara langsung dinilai memiliki fungsi psikologis dalam menciptakan rasa aman sekaligus mencegah pelanggaran lalu lintas maupun tindak pidana.

Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi

PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Panitia Kerja (Panja) Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan bahwa perkembangan teknologi AI perlu diiringi dengan upaya memastikan para pelaku industri kreatif tetap memiliki ruang dan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudahan dalam menghasilkan berbagai karya perlu tetap memperhatikan proses dan kontribusi pembuatannya.

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Menurutnya, beleid baru tersebut harus mampu membangun keterhubungan antarperaturan dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional.

Politik dan Keamanan

Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda

Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara

Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara

Panja AI BKSAP Dorong Panduan Penggunaan AI yang Bijak di Lingkungan Kampus

Panja AI BKSAP Dorong Panduan Penggunaan AI yang Bijak di Lingkungan Kampus

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

Pengawasan Internal APH Perlu Diperkuat, Jangan Tunggu Persoalan Viral

Pengawasan Internal APH Perlu Diperkuat, Jangan Tunggu Persoalan Viral

Tilang Elektronik Diterapkan, Kehadiran Fisik Polisi di Kawasan Pariwisata di Bali Tetap Dibutuhkan

Tilang Elektronik Diterapkan, Kehadiran Fisik Polisi di Kawasan Pariwisata di Bali Tetap Dibutuhkan

KOMISI II DPR RI - RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN OMBUDSMAN RI

KOMISI II DPR RI - RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN OMBUDSMAN RI

Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi

Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral