Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI UJI KELAYAKAN CALON KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)

KOMISI III DPR RI UJI KELAYAKAN CALON KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)

RAPAT PARIPURNA KE-8 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA KE-8 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Keberadaan perwakilan Ombudsman di 38 provinsi dinilai perlu dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik hingga tingkat kabupaten/kota. Penguatan tersebut juga perlu didukung sinergi antara Ombudsman di daerah dengan anggota Komisi II DPR RI yang memiliki daerah pemilihan masing-masing.

Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerima aduan dugaan perampasan lahan masyarakat adat Rante Balla dengan perusahaan tambang PT Masmindo Dwi Area, Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pihaknya segera memanggil seluruh pihak terkait guna mengurai permasalahan tersebut sebagai bentuk komitmen Komisi III DPR RI.

Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas perbedaan fungsi antara Walidata Nasional dan penyelenggara Satu Data Indonesia dalam pembahasan Panja RUU tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan mencuat terkait rumusan kewenangan Walidata Nasional dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi bagi pakai data.

Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan akses terhadap data geospasial yang dibutuhkan bagi kepentingan sipil dan pembangunan.

Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) perlu memperhatikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai perkara arbitrase internasional. Karena itu, Pansus RUU HPI didorong melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan norma baru.

KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA BERSAMA KETUA DPN PERMAHI DAN FORUM MAHASISWA LINTAS KAMPUS

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam RUU tentang Satu Data Indonesia diperjelas. Hal ini untuk memastikan konsistensi antara paparan pemerintah dengan rumusan yang disusun dalam pembahasan RUU tersebut.

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta temuan pengawasan Ombudsman RI di Lapas Kelas II A Cibinong, Jawa Barat, menjadi momentum untuk memperbaiki pola pengawasan pelayanan publik secara lebih luas. Pengawasan Ombudsman dinilai tidak boleh berhenti pada kasus yang tengah menjadi perhatian publik.

Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik perlu terus diperkuat dan tidak berhenti pada momentum sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Keberanian Ombudsman melakukan pengawasan langsung harus menjadi awal untuk memperluas pengawasan terhadap pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah.

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal konflik agraria yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Rante Balla dengan perusahaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesimpulan RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, pihaknya meminta Polda Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti dua laporan polisi yang diajukan oleh masyarakat adat.