Politik dan Keamanan

5235 artikel ditemukan

Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Bisa Cegah Korupsi dan Gratifikasi

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Bisa Cegah Korupsi dan Gratifikasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi korupsi dan gratifikasi. Menurutnya, sejumlah persoalan pelayanan publik di daerah tidak harus selalu diselesaikan melalui proses pidana atau perdata, tetapi dapat dicegah melalui pengawasan dan perbaikan pelayanan.

1 Oktober 2026

Komisi I: Pertahanan Laut di Wilayah Perbatasan Jangan Jadi Celah Penyelundupan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I: Pertahanan Laut di Wilayah Perbatasan Jangan Jadi Celah Penyelundupan

PARLEMENTARIA, Batam - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyoroti tingginya kompleksitas tantangan pengamanan di wilayah perbatasan laut saat ini. Hal itu mulai dari ancaman penyelundupan transnasional skala besar hingga keterbatasan infrastruktur logistik di pangkalan garis depan.

Usai Sidak Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Jangan Ada Serangan Balik terhadap Ombudsman

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Usai Sidak Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Jangan Ada Serangan Balik terhadap Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang melakukan pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Ia mengingatkan agar proses pengawasan Ombudsman tidak diintervensi maupun mendapat tekanan dari pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemeriksaan.

Orientasi Pelatihan ASN Harus Ciptakan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berintegritas

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Pelatihan ASN Harus Ciptakan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jatinangor – Komisi II DPR RI mengevaluasi sistem pengembangan kompetensi ASN, agar pendidikan dan pelatihan aparatur menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, responsif, dan berintegritas. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN harus diarahkan pada outcome yang konkret.

Kunjungi Kodaeral VIII Manado, Komisi I Dorong Penguatan Dukungan Pertahanan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Kodaeral VIII Manado, Komisi I Dorong Penguatan Dukungan Pertahanan

PARLEMENTARIA, Manado – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dukungan kebijakan dan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas pertahanan dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan prajurit, kesejahteraan keluarga, kesiapan operasional, hingga dukungan peralatan yang disesuaikan dengan tantangan dan kondisi wilayah.

Bagian dari Proses Pembelajaran, Penggunaan AI Harus Jelas Batas dan Tata Cara Penggunaannya

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Bagian dari Proses Pembelajaran, Penggunaan AI Harus Jelas Batas dan Tata Cara Penggunaannya

PARLEMENTARIA, Tangerang - Pemanfaatan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) di lingkungan pendidikan perlu diikuti dengan kejelasan mengenai batas dan tata cara penggunaannya. Hal ini penting agar AI dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran tanpa mengesampingkan proses belajar mandiri dan kemampuan peserta didik.

Peserta Komcad Meninggal, Legislator Dorong Evaluasi Seleksi dan Kesehatan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Peserta Komcad Meninggal, Legislator Dorong Evaluasi Seleksi dan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Manado - Komisi I DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi, pembinaan, dan pemeriksaan kesehatan peserta Komponen Cadangan (Komcad) menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan setiap peserta yang mengikuti program tersebut benar-benar memiliki kesiapan fisik dan mental sesuai dengan tuntutan kegiatan yang dijalani.

Komisi II Bahas Penguatan Kompetensi Bersama LAN, Hadirkan Birokrasi Lebih Adaptif

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Bahas Penguatan Kompetensi Bersama LAN, Hadirkan Birokrasi Lebih Adaptif

PARLEMENTARIA, Jatinangor – Komisi II DPR RI menyoroti masih adanya pejabat struktural yang menduduki jabatan tanpa dibarengi kompetensi yang memadai. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda pun menggagas agar pemenuhan standar kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan sebelum pejabat menduduki jabatan.

Regulasi AI Harus Tetap Kedepankan Peran Manusia Hasilkan Karya

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Regulasi AI Harus Tetap Kedepankan Peran Manusia Hasilkan Karya

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menekankan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat dalam pengembangan dan pemanfaatan Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI). Menurutnya, regulasi AI perlu memastikan bahwa teknologi tersebut mendukung kemampuan manusia, bukan justru melampaui atau mendominasi peran manusia dalam menghasilkan karya maupun menjalankan berbagai aktivitas.

Komisi XIII Bongkar Klaster Mewah Lapas Cibinong, 10 Bangunan di Luar Aset Resmi

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Bongkar Klaster Mewah Lapas Cibinong, 10 Bangunan di Luar Aset Resmi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Komisi XIII DPR RI menemukan 10 dari 13 bangunan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berada di luar aset resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Temuan tersebut menjadi dasar Komisi XIII mendesak pembongkaran bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan.

Jangan Sampai RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Sasar Pihak Tak Bersalah

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Sampai RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Sasar Pihak Tak Bersalah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, masukan dari generasi muda menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi tersebut tidak hanya efektif dalam pemulihan aset, tetapi juga tetap memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

RUU Satu Data Indonesia Jadi Payung Integrasi Data untuk Tepat Sasaran

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Jadi Payung Integrasi Data untuk Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia akan menjadi payung hukum bagi integrasi dan harmonisasi data antarkementerian/lembaga. Integrasi tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah valid serta mampu menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.