//
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menerima audiensi AMPB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan persoalan pengamanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB menyampaikan keluhan terkait kondisi dan keamanan relawan selama menyampaikan aspirasi.
“Untuk masalah pengamanan, kami akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) terkait pengamanan,” ujar Dasco saat menerima audiensi AMPB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengatakan, koordinasi terkait pengamanan tersebut juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum atau pendamping AMPB. Langkah itu dilakukan agar persoalan yang disampaikan dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Nanti kalau soal ini kan ada kuasa hukum atau pendamping, nanti koordinasi supaya kita bisa segera koordinasikan, supaya kita berjalan,” kata Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.
Respons tersebut disampaikan Dasco setelah salah satu perwakilan AMPB menyampaikan keluhan mengenai kondisi yang dialami relawan selama berada di lokasi aksi. Perwakilan tersebut meminta perhatian DPR terhadap keamanan dan kondisi para relawan yang tengah menyampaikan aspirasi.
Persoalan keamanan tersebut mencuat di tengah informasi mengenai dugaan teror terhadap rumah Koordinator AMPB Supriyono alias Botok di Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, jendela rumah Supriyono ditemukan dalam kondisi pecah dan terdapat empat peluru gotri berserakan di dalam rumah. Saat kejadian, Supriyono diketahui sedang berada di Jakarta bersama rombongan AMPB.
Hingga kini, pihak yang diduga melakukan aksi tersebut maupun motifnya belum diketahui. Aparat kepolisian masih mendalami kejadian tersebut untuk mengungkap penyebab kerusakan dan pihak yang bertanggung jawab.
Karena itu, Dasco menegaskan koordinasi pengamanan perlu segera dilakukan. Ia juga meminta persoalan tersebut dikoordinasikan bersama kuasa hukum atau pendamping AMPB sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.
Dalam audiensi tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (fa/rdn)
