Antisipasi Dampak Geopolitik Global, Pemerintah Harus Siapkan Langkah Mitigasi Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memitigasi dampak potensi gejolak geopolitik global. Mitigas tersebut termasuk konflik di Timur Tengah serta ketegangan wilayah di Laut China Selatan (LCS) terhadap stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. 

Sarifah menegaskan bahwa penyiapan skema pencegahan sejak dini sangat penting agar ketidakpastian dunia tidak membahayakan ketahanan pangan, energi, dan pasokan rantai industri nasional.  

​Pernyataan tersebut disampaikannya jelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

​Ketegangan geopolitik internasional belakangan ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, pembengkakan biaya logistik maritim, serta fluktuasi nilai tukar Rupiah. Bagi Indonesia, ketidakstabilan di Laut China Selatan juga membawa implikasi langsung terhadap hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.

​Sarifah menegaskan, dampak krisis internasional selalu berpotensi menjalar ke sektor ril domestik jika tidak diantisipasi melalui kebijakan lintas sektoral yang solid.  

​"Tentu saja kita akan terus memantau sejauh mana perkembangan geopolitik dunia yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap Indonesia. Kita harus mencari langkah-langkah pencegahan agar pengaruh geopolitik global tidak terlalu berdampak pada ekonomi maupun politik dalam negeri," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

​Dalam konteks diplomasi, Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri untuk terus memainkan peran aktif dalam prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif. Indonesia diharapkan tetap konsisten mendorong dialog damai di panggung internasional sekaligus memperkuat kerja sama ASEAN untuk menjaga kawasan Asia-Pasifik tetap stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. (ndy/rdn)