
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan saat memimpin Kunjungan Kerja PT Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur. Penyerapan aspirasi dilakukan melalui kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).|Foto : Julistian/MRI.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan lahan yang melibatkan Warga dan PT Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur. Penyerapan aspirasi dilakukan melalui kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026), dengan menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, serta pemangku kepentingan terkait.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya BAM DPR RI untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Selain mendengarkan keluhan masyarakat, BAM juga menghimpun penjelasan dari pihak perusahaan dan pemerintah guna mengidentifikasi persoalan serta kemungkinan penyelesaiannya.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menilai penyelesaian persoalan lahan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui koordinasi yang lebih terpadu. Ia mengusulkan agar Pemerintah Aceh membentuk tim khusus yang melibatkan pemerintah kabupaten, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak perusahaan, serta unsur TNI dan Polri.
Tim tersebut diharapkan dapat menelusuri persoalan secara langsung, termasuk memastikan status lahan, riwayat penguasaan, serta dasar klaim masyarakat atas tanah yang dipersoalkan. Langkah ini dinilai penting agar penyelesaian tidak hanya bertumpu pada dokumen administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan fakta di lapangan.
“Perlu ada tim terpadu yang melibatkan semua pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPN, perusahaan, kemudian juga TNI dan Polri. Kita duduk bersama untuk mencari penyelesaian,” ujar Aher.
Lebih lanjut, Aher menekankan pentingnya mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima lahan plasma serta menelusuri klaim atas tanah ulayat. Menurutnya, kejelasan mengenai pihak yang berhak dan objek lahan yang dipersoalkan menjadi bagian penting untuk mencegah persoalan serupa terus berlanjut.
Ia berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan musyawarah dalam mencari jalan keluar. Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat sekaligus menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.
“Kita ingin semua pihak terlindungi. Masyarakat harus mendapatkan haknya, perusahaan juga harus mendapatkan kepastian. Karena itu, persoalan ini perlu diselesaikan secara baik-baik melalui musyawarah,” pungkas Aher.
Di sisi lain, Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo juga menilai persoalan lahan di Aceh Timur perlu dilihat dari aspek sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek agraria, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial untuk memahami rangkaian peristiwa dan dinamika yang telah berlangsung sejak lama.
Ia berpandangan, dokumen perizinan dan administrasi perusahaan dapat menjadi salah satu dasar untuk membangun pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat. Komunikasi dan pelibatan masyarakat juga perlu diperkuat agar penyelesaian tidak berhenti pada aspek hukum dan administrasi. “Pada akhirnya, saya melihat ini bukan konflik agraria sebenarnya, tetapi cara kita melakukan pendekatan sosial yang ada di wilayah tersebut,” ujar Yanuar.
Menurutnya, upaya penyelesaian juga perlu menjaga ketertiban dan kondusivitas daerah. Sebab, situasi yang tidak kondusif dapat berdampak terhadap iklim investasi, sementara keberlangsungan usaha juga berkaitan dengan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jangan kemudian karena keinginan hanya beberapa pihak, Aceh Timur jadi tidak kondusif untuk investasi. Kita butuh investasi supaya pertumbuhan ekonomi berjalan dan masyarakat juga mendapatkan pekerjaan,” pungkas Yanuar. (ujm/aha)