
Anggota Komisi VI DPR RI, Dadang M. Naser saat mengikuti agenda Kunjungan Spesifik ke Semarang, Jumat (20/11/2026).|Foto: Joan/sai
PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi VI DPR RI Dadang M. Naser menyoroti penyusutan kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani di Pulau Jawa menyusul penerapan kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Dari semula 2,4 juta hektare, kawasan yang dikelola Perhutani kini tersisa sekitar 1,3 juta hektare.
Ia menilai kondisi tersebut perlu diikuti evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perhutanan sosial. Menurutnya, penyusutan kawasan yang dikelola Perhutani tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam mengevaluasi kebijakan KHDPK dan pelaksanaan perhutanan sosial di Pulau Jawa.
“Penanganan lahan hutan Jawa yang tadinya 2,4 juta hektare (yang dikelola) oleh Perhutani, (dengan) adanya KHDPK, perhutanan sosial tinggal 1,3 juta hektare,” ungkap Dadang dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (20/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyoroti pelaksanaan program perhutanan sosial yang dinilai belum berjalan optimal. Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen program tersebut tidak berhasil, bahkan sebagian lahan yang telah diberikan justru dialihgarapkan kepada pihak lain.
“Jadi harus ada regulasi yang dievaluasi tentang penyerahan hutan sosial yang ada di Jawa untuk dievaluasi mana yang betul-betul sukses. Karena tidak lebih dari 30 persennya yang sukses. 70 persennya tidak sukses, malah dioper garapan kepada yang lain. Nah ini mesti segera ditertibkan dengan aturan-aturan yang lebih jelas,” tegasnya.
Ia menilai, ketidakjelasan aturan dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan perhutanan sosial berpotensi menimbulkan praktik alih garap yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar tidak berdampak pada kerusakan kawasan hutan di Pulau Jawa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Dadang juga menekankan pentingnya mengembalikan peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam tata kelola kehutanan di Jawa. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan, khususnya hutan lindung, perlu menjadi perhatian agar fungsi ekologisnya tetap terjaga.
“Ini mesti segera ditertibkan dengan aturan-aturan yang lebih jelas. Supaya ada solusi-solusi jangan sampai hutan di Jawa tambah rusak. Karena di Jawa, hutan lindung itu minimal 30 persen sehingga karbon ini tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai langkah penyelesaian, Dadang mendorong agar pengelolaan kawasan perhutanan sosial yang bermasalah dapat diarahkan melalui skema agroforestry atau wanatani berbasis tanaman pangan produktif. Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pemanfaatan kawasan hutan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Penyelesaian kehutanan sosial jadikan agroforestry untuk memperkuat pangan Indonesia. Kalau perhutannya diuntungkan, negara diuntungkan dengan pertahanan pangan, dan rakyat terutama diuntungkan,” jelas Dadang.
Ia berharap evaluasi kebijakan KHDPK dan penataan kembali pengelolaan perhutanan sosial dapat segera dilakukan. Dengan demikian, keberlanjutan fungsi kawasan hutan di Pulau Jawa tetap terjaga, masyarakat sekitar hutan memperoleh manfaat ekonomi, dan Perum Perhutani dapat menjalankan pengelolaan kawasan secara optimal.
“Di dudukan satu meja, mengevaluasi tentang hutan sosial KHDPK. Agar kembali saling menguntungkan, agar masyarakat di sekitar hutan juga tetap sejahtera, Perhutani juga tidak kehilangan kawasannya, dan hutan tidak kehilangan fungsinya,” pungkas Dadang. (jih/we)