//
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan saat memimpin Kunjungan Kerja Pengawasan terkait Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial, di Badung.|Foto : Yohan/MRI.
PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan program Perhutanan Sosial di Provinsi Bali benar-benar efektif meningkatkan produktivitas serta mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
"Hari ini kita kunjungan kerja ke Bali untuk bertemu dengan Kelompok Tani Hutan dan Lembaga Masyarakat Hutan Desa. Kita ingin memastikan bahwa program-program Perhutanan Sosial benar-benar meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan," kata Ahmad saat memimpin Kunjungan Kerja Pengawasan terkait Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial, di Badung, (19/9/2026).
Penguatan perhutanan sosial ini menjadi krusial mengingat potensi kawasan hutan Bali yang sangat luas, salah satunya di Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Karangasem, wilayah tersebut memiliki luas hutan mencapai 14.192,12 hektar yang terdiri dari 13.996,12 hektar hutan lindung dan 196 hektar hutan produksi terbatas.
Selain itu, Karangasem menyimpan potensi perhutanan sosial seluas 3.676,3 hektar yang mencakup skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hingga hutan adat. Potensi tersebut tersebar di Kecamatan Bebandem, Selat, Rendang, dan Kubu, serta mencakup kawasan Hutan Adat Tenganan Pegringsingan.
Menanggapi potensi besar tersebut, Ahmad Yohan menyoroti kemajuan para petani hutan dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus meraup manfaat ekonomi. Namun, ia menilai masih terdapat hambatan teknis di lapangan, seperti akses jalan pengangkutan hasil produksi, keterbatasan permodalan, hingga perlunya pendampingan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, perlu ada sinergitas dan kolaborasi yang semakin baik agar program ini benar-benar memastikan bahwa kita bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Dengan demikian, kita juga berharap hutan kita semakin lestari," ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun mendesak Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk segera menginventarisir seluruh daftar kebutuhan operasional mereka secara terperinci. Langkah inventarisasi ini dinilai sangat penting agar skema bantuan dan fasilitas dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
"Misalnya ada persoalan bibit, silakan bikin usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan ajukan ke Kementerian Kehutanan. Nanti kami juga akan mengawasinya, dan mudah-mudahan bibit-bibit yang diberikan itu berkualitas serta bermanfaat sesuai kebutuhan di daerah masing-masing," imbuhnya.
Tak hanya persoalan bibit, Ahmad juga mengusulkan perluasan jangkauan alokasi pupuk bersubsidi bagi kawasan penyangga hutan. Pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian agar distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya terbatas pada sektor pertanian pangan dan hortikultura semata.
"Ini penting bagi masyarakat kita juga. Saya sangat senang melihat kemajuan program Perhutanan Sosial di Bali ini sudah semakin baik, dan kita berharap ini terus maju serta dapat direplikasi di provinsi-provinsi yang lain," ucapnya.
Ia pun mengingatkan bahwa keberlanjutan fungsi hutan merupakan aset vital yang harus dijaga dari kerusakan demi generasi mendatang. Melalui tata kelola perhutanan sosial yang matang, kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dapat terangkat sejalan dengan kelestarian lingkungan. (ysw/we)
