//
Anggota Komisi IV DPR RI Adi Wiryatama dalam Kunjungan Kerja Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Bali.|Foto : Yohan/MRI.
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Adi Wiryatama mengapresiasi keberlanjutan program Perhutanan Sosial di Provinsi Bali yang dinilai efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.
"Bali merupakan pulau kecil yang struktur perekonomian masyarakatnya ditopang oleh sektor pariwisata sebesar 40 persen dan pertanian 60 persen. Hadirnya program Perhutanan Sosial sangat membantu warga kawasan hutan yang selama ini terpinggirkan," kata Adi Wiryatama dalam Kunjungan Kerja Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Bali, (19/9/2026).
Legislator Dapil Bali tersebut menekankan bahwa skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat berhasil mengikis potensi pelanggaran hukum seperti pembalakan liar akibat tekanan ekonomi warga.
"Prinsip kita jelas, hutannya lestari tetapi kemiskinan jangan dilestarikan. Di Jembrana contohnya melalui kelompok Mantu Cagar, masyarakat terbukti sangat terbantu karena dapat menjaga dan melestarikan hutan sembari meningkatkan kesejahteraannya," tegasnya.
Lebih lanjut, Adi menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih dihadapi para petani di lapangan, mulai dari penyaluran pupuk bersubsidi yang belum lancar hingga keterbatasan akses infrastruktur jalan produksi.
"Saat bertatap muka langsung, kami melihat mereka masih mengeluhkan akses jalan yang kurang memadai dan distribusi pupuk yang belum lancar. Selain itu, pendampingan teknis dan administratif sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan pengetahuan para petani," lanjutnya.
Terkait berbagai kendala tersebut, ia berkomitmen untuk menjembatani seluruh aspirasi masyarakat kelompok tani perhutanan sosial Bali agar mendapat perhatian dan penanganan cepat dari kementerian terkait. "Tentu dorongan kami seoptimal mungkin menyampaikannya dalam rapat-rapat di Senayan bersama kementerian mitra, agar pemerintah mengetahui persis fakta lapangan yang kami serap hari ini," pungkasnya. (ysw/we)
