//
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro saat mengikuti Kunjungan Kerja Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Bali.|Foto : Yohan/MRI.
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem, Bali. Penanaman pohon produktif bernilai ekonomi tinggi dinilai menjadi solusi konkret dalam mengatasi ancaman banjir dan tanah longsor akibat kerusakan kawasan hulu sungai.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam Kunjungan Kerja Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Bali, (19/9/2026), bahwa konsep perhutanan sosial mengarahkan masyarakat untuk tidak lagi sekadar menanam pohon kayu keras yang berpotensi memicu penebangan masal.
"Perhutanan sosial adalah melakukan penanaman pohon yang produktif; buah-buahan, ada nangka, ada durian, ada pete, ada juga macam-macam jambu, ada alpukat. Itu bagus karena pohon ini selain menghasilkan buah, juga bermanfaat berfungsi untuk menyerap air," imbuhnya.
Darori menambahkan bahwa fungsi ekologis dari pepohonan sangat krusial untuk menjaga tata air saat pergantian musim, akar pohon mampu menyerap cadangan air hujan secara maksimal, sehingga mencegah terjadinya krisis air baku di daerah dataran rendah.
Terkait temuan adanya wilayah yang sudah mengalami kekeringan, ia menyarankan pembangunan embung berkapasitas besar di kawasan hulu dan daerah aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah serta konsumsi rumah tangga.
"Kalau ada pohon, kalau terjadi hujan, itu 50 persen airnya akan terserap dan akan turun kembali air itu lewat pohon melewati akar, sehingga pada musim kemarau kita tidak terjadi kekeringan. Maka kita sarankan bahwa untuk mengatasi ini dibikin embung yang cukup besar di hulu sungai," ucapnya.
Terkait implementasi di lapangan, Darori mengingatkan perlunya sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami keseimbangan antara fungsi ekologi dan ekonomi dari kawasan hutan. Pemahaman ini penting guna mencegah praktik penebangan yang memicu ketidakstabilan struktur tanah di dataran tinggi.
"Sekarang sudah mulai alhamdulillah di Bali ini sudah cukup lancar jalan, walaupun ada kendalanya tadi mengenai pendampingan, mengenai pupuk, dan mengenai bibit. Tadi kami minta kepada Kementerian Kehutanan, Dirjen Perhutanan Sosial dan BPDASHL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) dan Hutan Lindung untuk menyiapkan bibitnya," lanjutnya.
Darori secara pribadi berkomitmen untuk terus menyuarakan peningkatan alokasi anggaran pendampingan program perhutanan sosial. Dukungan dana yang memadai sangat dibutuhkan guna memastikan kelancaran distribusi bibit, pupuk, serta proses edukasi petani berjalan maksimal di seluruh Indonesia.
"Ini kendalanya juga kita mendorong sebagai Anggota Komisi IV, anggarannya harus diperbanyak, sehingga bisa mencukupi kebutuhan bukan hanya di Bali, tapi juga seluruh Indonesia. Karena masalah program ini sekarang sudah membudaya di masyarakat, dan ini terus terang akan menjadi program yang baik," tegasnya. (ysw/we)
