Darori Wonodipuro

4 artikel dengan tag ini

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

Industri dan Pembangunan7 Oktober 2026

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh berhenti hanya sebagai bahan mentah, tetapi harus mampu menghasilkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan dan berbagai produk manufaktur.

7 Oktober 2026

Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran

Industri dan Pembangunan30 September 2026

Industri dan Pembangunan

Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai hingga tingkat daerah. Langkah ini penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan sesuai karakteristik wilayah, terutama kawasan gambut.

Darori Wonodipuro: Pohon Produktif Jaga Hutan Sekaligus Hidupkan Ekonomi Warga

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Darori Wonodipuro: Pohon Produktif Jaga Hutan Sekaligus Hidupkan Ekonomi Warga

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem, Bali. Penanaman pohon produktif bernilai ekonomi tinggi dinilai menjadi solusi konkret dalam mengatasi ancaman banjir dan tanah longsor akibat kerusakan kawasan hulu sungai.

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.