
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin RDP dengan Kepala BNPPDT.|Foto : Naefuroji/MRI.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendukung perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus mempercepat pembangunan daerah terpencil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dukungan tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda.
Selain transformasi kelembagaan, Komisi II juga meminta BNPPDT segera menyampaikan penyesuaian anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 dan TA 2027 kepada Komisi II DPR RI . “Terkait perubahan nomenklatur kelembagaan dan penyesuaian anggaran TA 2026 dan TA 2027, Komisi II DPR RI meminta BNPPDT segera menyampaikan perubahan anggaran tersebut kepada Komisi II DPR RI paling lambat 15 hari kerja sejak RDP ini,” ujar Rifqinizamy.
Dalam kesimpulan rapat, Rifqinizamy mengungkapkan Komisi II turut menyoroti keberlanjutan program Bangun Beranda Negeri periode 2027–2029. BNPPDT diminta memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran dengan menetapkan lokasi berdasarkan tingkat keterisolasian, kemiskinan, kesenjangan layanan dasar, serta kebutuhan riil masyarakat.
Komisi II, tandas Rifqinizamy, juga meminta BNPPDT memastikan program Bangun Beranda Negeri 2027–2029 dilaksanakan secara berkelanjutan dan tepat sasaran, dengan menetapkan kriteria lokasi berdasarkan tingkat keterisolasian, kemiskinan, kesenjangan layanan dasar, dan kebutuhan riil masyarakat.
“Serta memastikan program percontohan klaster Kampung Mandiri di Beranda Negeri dapat meningkatkan akses layanan dasar dan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga pengembangan koridor ekonomi dan perdagangan lintas negara benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan dan daerah terpencil,” terang Rifqinizamy.
Lebih lanjut, Komisi II meminta BNPPDT memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan layanan dasar. Hal tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan, transportasi antarpulau, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan.
Koordinasi juga diperlukan untuk menyelesaikan persoalan segmen batas negara yang belum tuntas, batas administrasi antardaerah, serta ketidakpastian hak atas tanah. Dalam penyelesaiannya, BNPPDT diminta tetap memperhatikan hak masyarakat adat dan tanah ulayat, serta mencegah terjadinya penggusuran maupun hilangnya akses masyarakat perbatasan terhadap sumber penghidupan.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan pengelolaan perbatasan, Komisi II turut mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perubahan tersebut dinilai perlu diselaraskan dengan arah transformasi pengelolaan batas wilayah negara, kawasan perbatasan, serta percepatan penanganan dan pembangunan daerah terpencil.
Sementara itu, Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa perluasan tugas kelembagaan BNPPDT diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan listrik.
Menurut Maruli yang juga Wakil Panglima TNI ini, pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil juga perlu diikuti dengan pengembangan potensi ekonomi lokal. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melihat potensi sumber daya dan kemampuan produksi masyarakat, termasuk sektor pertanian dan komoditas sayuran, sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi.
Adapun terkait program Bangun Beranda Negeri, Maruli menyampaikan pelaksanaannya akan difokuskan pada sejumlah titik percontohan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Meski demikian, kebutuhan lain yang dinilai mendesak tetap menjadi perhatian untuk ditangani.
Maruli juga menyinggung pentingnya memperjelas aturan mengenai aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat di kawasan perbatasan. Menurutnya, hubungan kekerabatan dan perdagangan masyarakat lintas negara telah berlangsung sejak lama sehingga perlu diatur secara jelas agar potensi tersebut dapat mendukung peningkatan perekonomian daerah. (pun/rdn)