
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo.|Foto: Nadiah/MRI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti tumpang tindih regulasi dan perizinan menara telekomunikasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Persoalan tersebut dinilai menghambat pemanfaatan aset infrastruktur TelkomGroup dan berpotensi merugikan kondisi keuangan perusahaan.
Dirinya menjelaskan, persoalan perizinan menara bersama membutuhkan penyelesaian dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian serta pemerintah daerah. Sejumlah persoalan yang ditemukan antara lain menara yang telah dibangun tetapi belum mengantongi izin, hingga kebijakan pemerintah daerah yang menginstruksikan pembongkaran menara.
"Yang terutama temuan tentang masalah tower ini memang membutuhkan penyelesaian lintas kementerian lembaga, diantaranya dari Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN," ujar Andreas kepada Parlementaria usai pertemuan dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Pusat PT Telkom, Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut, ketidaksinkronan kebijakan tata ruang dan perizinan berdampak pada kinerja anak usaha TelkomGroup, khususnya PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Menara yang telah dibangun dengan investasi besar tidak dapat memberikan manfaat optimal apabila terkendala izin dan tidak bisa dioperasikan.
"Terus yang kedua, ini tentu berakibat kepada kondisi keuangan dari Telkomsel yang merupakan anak perusahaan Telkom. Karena memang untuk tower yang sudah dibangun itu kalau kemudian tidak digunakan, itu tentu merugikan perusahaan," jelasnya.
Selain persoalan perizinan menara, BAKN juga mencermati perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada penyajian kembali (restatement) laporan keuangan TelkomGroup. Dirinya membenarkan bahwa aspek tersebut turut menjadi bagian dari penelaahan BAKN.
Berdasarkan dokumen penelaahan BAKN DPR RI, agenda tersebut digelar untuk memetakan enam klaster isu lintas sektoral. Beberapa isu tersebut di antaranya persoalan ribuan menara Mitratel dan anak usaha yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta sengketa hukum perizinan di sejumlah daerah. (Ndy/um)