//
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat memimpin uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Anggota BPK RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Mario/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mencegah kebocoran keuangan negara sekaligus menutup celah praktik kompromi dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, transformasi digital di BPK perlu diarahkan untuk mendeteksi potensi kerugian negara sejak dini sekaligus mengurangi interaksi langsung antara auditor dan pihak yang diperiksa. Dengan demikian, celah terjadinya korupsi maupun kompromi dalam proses pemeriksaan dapat diminimalkan.
"Pertama makanya dilakukan fit and proper test, bagaimana peran AI dan teknologi ini bisa membantu BPK untuk bekerja, bagaimana AI ini bisa me-capture kerugian negara mulai dari APBN, APBN Provinsi, Pajak, Bea Cukai, dan seterusnya," ujar Fauzi kepada Parlementaria usai usai memimpin uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Anggota BPK RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Selain pemanfaatan teknologi, Fauzi menilai anggaran BPK yang besar harus diarahkan untuk memperkuat fungsi pencegahan dan supervisi terhadap pengelolaan belanja negara. Kinerja anggota BPK terpilih, lanjutnya, juga perlu dievaluasi secara berkala dengan indikator yang terukur.
"Anggaran BPK yang begitu besar harus diefektifkan dengan program kerja yang tidak hanya menghasilkan temuan atau kebocoran negara, tapi bisa dilakukan supervisi dan pencegahan. KPI (Key Performance Indicator) daripada masing-masing anggota akan kita minta dan evaluasi laporan kinerjanya per triwulan," tegasnya.
Terkait sorotan mengenai integritas auditor dan isu kompromi dalam pemberian opini WTP di daerah, Fauzi menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal BPK terhadap tim pemeriksa di lapangan. Sistem tersebut, terangnya, perlu memungkinkan pemantauan pergerakan tim pemeriksaan secara terintegrasi.
"Makanya yang paling penting itu kan pengawasannya dan laporannya. BPK perlu memperbaiki sistem dan membuat plafon-plafon yang ada di BPK untuk mengawasi tim yang ada di provinsi. Sehingga yang paling penting itu menghindari pertemuan antara yang diperiksa dengan objek yang diperiksa," pungkasnya.
Adapun uji kelayakan dan kepatutan 23 calon Anggota BPK RI tersebut dibagi dalam dua panel untuk mengisi dua posisi Anggota BPK RI yang kosong. Panel 1 menguji 12 calon, yakni Anis Fauzan, Prof. Agung Nur Probohudono, Kiagus Ibrahim Kholil, Dr. A. Iskandar Zulkarnain, Dr. Ir. Martuama Saragi, Imbuh Agustanto, Jodi Purgito, Ir. Laksmi Wijayanti, Diana, Ir. Sofredi Ansyah, Bunyamin, dan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana.
Sementara Panel 2 menguji 11 calon, meliputi Iggi Haruman Achsien, Hasbi Anshory, Asep Rahmat Suwandha, Dr. Muhammad Imam Bagus Asmara, Dr. Drs. Samsudin, Kartika Sismiantari, Yapit Sapta Putra, Sapta Haryana, Adrie Handria, Urip Nurhidayat, dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman. (Ndy/um)
