Komitmen Atasi Cegah Kebocoran Anggaran, Hillary: Jangan Jadikan Hukum Alat Politik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengatasi masalah kebocoran anggaran negara lewat penerapan dan penegakan hukum yang tegas dan keras. Meski demikian, Hillary mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto agar tidak menjadikan hukum sebagai alat politik.

“Di pemerintahan Pak Jokowi saya rasa sangat baik di bidang infrastruktur dan juga dalam pemerintahan ada begitu banyak hal-hal yang diterobos oleh Pak Jokowi meskipun ada juga yang menimbulkan pro kontra,” kata Hillary dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (25/20/2024).

Untuk itu, Hillary berharap pemerintahan Presiden Prabowo bisa mensosialisasikan lebih setiap kebijakan atau program yang akan diambil sehingga penerimaan rakyat dapat lebih baik.

“Kita berharap Pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai, satu dua golongan tapi bisa untuk memperkuat aspirasi rakyat,” lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Hillary pun meyakini Presiden Prabowo Subianto akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan alat politik. “Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak prabowo sudah sampaikan langsung sendiri demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus ada pengawalan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Hillary yakin penegakan hukum di era pemerintahan saat ini akan lebih baik karena Prabowo juga telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan begitu, tak ada lagi pelanggaran terhadap konstitusi yang sempat menjadi isu di republik ini beberapa waktu ke belakang.

“Sudah disampaikan oleh Pak Prabowo demokrasi tetap terus akan terjaga. Bahwa di pemerintahan baru ini demokrasi kita harus jauh lebih santun dibandingkan sebelumnya, jauh lebih terarah, lebih damai,” terang Hillary.

Sebagai anggota dewan yang ditugaskan di Komisi XI dengan bidang kerja terkait keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional, Hillary optimis target Pemerintahan Presiden Prabowo dapat tercapai termasuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebanyak 8 persen. Pasalnya Prabowo sudah sadar akan masalah kebocoran anggaran negara dan berkomitmen mengatasinya.

“Sebagai wakil rakyat kita harus realistis, tetapi sebagai orang yang dipercayakan ratusan ribu suara masyarakat tentunya kita harus juga optimis bahwa 4-5 tahun atau dalam beberapa tahun dalam periode ini (pertumbuhan ekonomi) bisa naik sampai sepesat itu,” ungkap Hillary. 

Lebih lanjut, Hillary meminta Pemerintah baru untuk membuka ruang diskusi dan banyak mendengar aspirasi rakyat. Terutama dalam hal kebijakan dan program yang menjadi polemik, mengingat Komisi XI juga punya peran terhadap perencanaan pembangunan nasional.

“Sekiranya program, rencana undang-undang, kebijakan dan lainnya tidak berpihak kepada rakyat, saya sangat berharap Pemerintah yang baru masih mau untuk mendengar. Kami sebagai wakil rakyat tentunya bertugas untuk menyuarakan apa yang menjadi konsen, ketakutan, kekhawatiran bagi masyarakat,” pungkas Hillary. •we/rdn