//
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro didampingi sejumlah Anggota DPR berfoto bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI, Jumat (9/10/2026). |Foto: Rizki/jk
PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, mendukung pemulihan kerugian negara, serta memberikan kepastian hukum atas hasil pemeriksaan.
Ia menyampaikan hal tersebut usai pendalaman bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI, Jumat (9/10/2026). Ia menilai, modernisasi sistem pemeriksaan diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memperkuat independensi auditor.
“Pemeriksaan ke depan harus menggunakan teknologi dan AI. Kami berharap antara objek yang diperiksa dengan pemeriksa tidak perlu lagi bertemu secara fisik,” ungkap Fauzi.
Menurut politisi Fraksi Partai NasDem tersebut, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan dalam pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Ia menilai, pemanfaatan sistem digital dapat membantu meminimalkan pertemuan fisik antara pihak yang diperiksa dan pemeriksa. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi interaksi yang berisiko memengaruhi objektivitas serta independensi proses audit.
“Kalau mereka bertemu, dikhawatirkan akan berdampak kurang baik dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, teknologi dan AI berpotensi membantu auditor menganalisis pengelolaan keuangan negara secara lebih menyeluruh. Dengan dukungan sistem tersebut, proses pemeriksaan diharapkan menghasilkan temuan yang lebih berkualitas sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Dengan penggunaan AI dan teknologi, sebenarnya audit akan lebih berkualitas. Kedua, kerugian negara bisa dikembalikan, dan yang terakhir adalah adanya kepastian hukum,” jelasnya.
Karena itu, dirinya mendorong BPK mengembangkan pemeriksaan berbasis teknologi secara lebih luas, mencakup pengawasan APBN dan APBD di berbagai tingkatan pemerintahan. Ia berharap pendekatan tersebut dapat membantu BPK memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan negara.
“Kami menyarankan pemeriksaan, baik APBN maupun APBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, ke depan menggunakan teknologi dan AI. Dengan begitu, kita bisa melihat gambaran besarnya,” tegas Fauzi. (RR/um)
