//
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). |Foto: Della/jk
PARLEMENTARIA, Batam — Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi meminta pemerintah mengkaji kelayakan investasi pusat data (data center) secara cermat, terutama terkait kepastian pelanggan, kebutuhan sumber daya air dan listrik, serta risiko kerugian negara. Ia mengingatkan, pembangunan fasilitas data center perlu diimbangi tingkat keterisian yang memadai agar investasi memberikan manfaat ekonomi.
Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026), Khilmi menyoroti pentingnya perhitungan kebutuhan pengguna sebelum pembangunan data center direalisasikan. Ia mengibaratkan fasilitas tersebut seperti hotel yang berpotensi merugi apabila tingkat huniannya rendah.
“Pemberian izin data center harus diperhitungkan karena ini menyangkut sumber daya air dan sumber daya listrik kita. Jangan sampai kita berbondong-bondong menarik investasi data center, tetapi tingkat huniannya tidak ada,” ujar Khilmi.
Ia mencontohkan fasilitas data center milik perbankan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan internal. Pengalaman tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi rencana pembangunan fasilitas serupa, termasuk di Batam yang menjadi salah satu tujuan investasi data center.
Dirinya menilai, investasi yang telah memiliki kepastian pelanggan berpotensi memberikan prospek usaha yang lebih terukur. Sebaliknya, pembangunan fasilitas tanpa perhitungan kebutuhan dan tingkat keterisian yang memadai dapat meningkatkan risiko kerugian.
Khilmi juga mengingatkan agar pembiayaan proyek melalui kredit investasi dari bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperhitungkan risiko secara menyeluruh. Dukungan pembiayaan, tegasnya, perlu disertai kajian kelayakan agar investasi tidak justru membebani keuangan negara.
“Kalau nanti kita paksakan Himbara untuk memberikan kredit investasi, tetapi tingkat huniannya tidak ada, pasti rugi. Jadi, saya berharap ini sangat hati-hati. Risikonya harus dihitung betul,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, ia mendorong pembahasan bersama antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Investasi untuk mengkaji rencana pengembangan data center. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan keputusan investasi mempertimbangkan potensi manfaat ekonomi, kesiapan infrastruktur, kebutuhan sumber daya, dan risiko pembiayaan.
“Saya berharap ada rapat bersama antara kementerian investasi dengan kita, supaya ke depannya negara ini tidak rugi,” pungkas Khilmi. (drl/um)
