Komisi X: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Berbasis Data

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pentingnya Sensus Ekonomi 2026 yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan DPR RI terkait Nota Keuangan RAPBN TA 2027, Jumat (14/8/2026).

Menurut Hetifah, penekanan Presiden terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan data statistik sebagai fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penganggaran negara.

“Komisi X mengapresiasi penegasan Presiden bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar disusun berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia yang aktual dan akurat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dalam pidatonya, Presiden meminta masyarakat mengisi sensus dengan sejujur-jujurnya dan mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menyukseskannya. Presiden juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS tidak digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi masyarakat. Pelaksanaan sensus hingga akhir Agustus 2026 melibatkan sekitar 251 ribu petugas yang melakukan pendataan di seluruh desa di Indonesia.

Hetifah menilai jaminan tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh kualitas data yang diberikan masyarakat.

“Kejujuran masyarakat dalam memberikan data adalah kunci. Semakin akurat data yang dikumpulkan, semakin tepat pula pemerintah membaca kondisi perekonomian dan menentukan intervensi yang dibutuhkan. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus,” katanya.

Hetifah juga menilai penting pernyataan Presiden bahwa kualitas data statistik memiliki hubungan langsung dengan kualitas kebijakan fiskal. Presiden menyampaikan bahwa angka-angka APBN sangat bergantung pada indikator makroekonomi, sementara indikator makroekonomi sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan BPS.
 

Menurut Hetifah, hal tersebut menunjukkan bahwa BPS memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem pengambilan keputusan negara. Data statistik tidak boleh dipandang hanya sebagai produk administratif, tetapi sebagai infrastruktur kebijakan yang menentukan ketepatan perencanaan pembangunan.

“Data adalah fondasi dari setiap kebijakan. Kalau datanya tidak akurat, kebijakan dan anggaran yang dibangun di atasnya juga berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, penguatan kapasitas BPS, kualitas metodologi, sumber daya manusia, teknologi, dan dukungan anggaran harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia menilai momentum Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena Presiden menyebut Indonesia telah lebih dari 10 tahun belum melakukan rebasing atau pembaruan cara menghitung aktivitas ekonomi. Pembaruan tersebut diperlukan agar ukuran dan struktur perekonomian Indonesia dapat mencerminkan kondisi ekonomi terkini.

Hetifah juga memberikan perhatian khusus terhadap keterkaitan hasil Sensus Ekonomi 2026 dengan penyusunan RAPBN 2027. Presiden menyampaikan bahwa data sensus akan digunakan untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih tepat. Salah satu contohnya adalah asumsi PDB dalam RAPBN 2027 sebesar Rp27.987 triliun.

"Ini menunjukkan betapa pentingnya kualitas data ekonomi bagi APBN. Dengan data yang lebih mutakhir, pemerintah dan DPR memiliki basis yang lebih kuat untuk menetapkan asumsi ekonomi, menentukan prioritas anggaran, sekaligus mengukur kemampuan fiskal negara secara lebih realistis,” ujar Hetifah.

Menurutnya, data yang lebih akurat juga penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi benar-benar menjawab kondisi sektor riil, dunia usaha, UMKM, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus kita baca secara lebih mendalam. Kita perlu tahu sektor mana yang tumbuh, siapa yang memperoleh manfaat, di mana aktivitas ekonomi berkembang, dan kelompok masyarakat mana yang masih tertinggal. Semua itu membutuhkan data yang kuat dan terperinci,” tambahnya.

Hal lain yang dinilai penting oleh Hetifah adalah rencana pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi 2026 untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Presiden menyampaikan bahwa pembaruan DTSEN akan dilakukan dengan memanfaatkan hasil sensus tersebut.

Menurut Hetifah, integrasi tersebut berpotensi memperkuat ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, khususnya program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan intervensi pembangunan lainnya.

“DTSEN harus terus diperbarui dan memiliki kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi salah satu momentum penting untuk memperkaya dan memperbarui gambaran sosial-ekonomi masyarakat. Namun, integrasi datanya harus dilakukan dengan metodologi yang kuat, interoperabilitas sistem, serta perlindungan terhadap data masyarakat,” jelasnya.

Hetifah menekankan bahwa kualitas data tidak hanya ditentukan pada saat pendataan, tetapi juga pada proses pengolahan, verifikasi, pemutakhiran, integrasi, hingga pemanfaatannya dalam kebijakan.

Sebagai mitra kerja BPS, Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal penguatan kapasitas kelembagaan BPS, termasuk dari sisi anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur digital, metodologi statistik, serta kualitas pelayanan informasi statistik kepada masyarakat.

Ia mengajak masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

“Pesan saya sederhana: mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar. Dengan data yang akurat, kita bisa membuat kebijakan yang lebih tepat; dengan kebijakan yang tepat, pembangunan akan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ajak Hetifah. (rnm/rdn)