//
Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani.|Foto: Jaka/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan percepatan implementasi program biodiesel B50. Hal ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.
Meitri mengungkapkan, sektor energi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas hingga Februari 2026 tercatat mengalami kontraksi 36,3 persen secara tahunan akibat penurunan produksi alamiah pada sumur-sumur tua.
“Kondisi hulu yang menantang berdampak pada tingginya ketergantungan impor. Tahun 2026, impor bensin diproyeksikan masih mencapai 59 persen dari kebutuhan nasional, sementara LPG sudah menyentuh 83,97 persen,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis, kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, ketergantungan tersebut semakin berisiko di tengah dinamika geopolitik global, termasuk gangguan pada jalur distribusi energi strategis seperti Selat Hormuz. Upaya diversifikasi sumber impor dinilai penting, namun masih bersifat jangka pendek.
“Solusi jangka panjang yang fundamental adalah mengoptimalkan potensi domestik melalui B50,” tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar dunia dengan produksi mencapai 46–50 juta ton per tahun atau lebih dari 50 persen pasokan global. Potensi tersebut dinilai sebagai modal besar untuk mendorong kemandirian energi.
“B50 adalah instrumen untuk mengubah keunggulan sumber daya menjadi kunci swasembada energi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Meitri menilai implementasi B50 dapat menekan impor solar yang pada awal 2026 masih berada di kisaran 6,26 persen. Selain memperkuat pasokan energi, kebijakan ini juga dinilai berperan menjaga stabilitas harga energi domestik.
“B50 bukan sekadar program teknis, tetapi bantalan ekonomi bagi masyarakat. Dengan energi yang mandiri, kita memiliki kontrol lebih kuat terhadap stabilitas harga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur, termasuk distribusi dan kilang, untuk mendukung implementasi B50 secara optimal. Langkah optimalisasi kilang dalam negeri, seperti RDMP Balikpapan, dinilai perlu terus diperkuat.
Meitri menegaskan, roadmap menuju B50 harus dikawal secara konsisten agar mampu mendorong swasembada energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi energi global.
“Optimalisasi potensi sawit menjadi jalan strategis untuk mengunci kemandirian energi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung geopolitik dunia,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini. (rr/rdn)
