//
Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto.|Foto: Ulfi/jk
PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mendorong seluruh pihak, termasuk industri kelapa sawit, memastikan kelancaran pasokan bahan baku untuk mendukung program mandatori biodiesel B50. Menurutnya, keberlangsungan program tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“Kalau semua punya niat baik untuk bersama-sama menyukseskan program nasional, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebutuhan BBM tidak bisa ditunda-tunda,” ujar Totok saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI meninjau Refinery Unit (RU) III Plaju, Sumatera Selatan, Jumat (4/9/2026).
Totok mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan Kilang Plaju dalam mendukung ketahanan energi nasional. Ia mengapresiasi operasional kilang yang tetap berjalan baik karena sebagian besar minyak mentah yang digunakan berasal dari dalam negeri, sehingga relatif tidak terdampak kondisi geopolitik di Timur Tengah.
“Kita ingin melihat kesiapan Kilang Plaju dalam memperkuat ketahanan energi kita. Alhamdulillah, Plaju berjalan dengan lancar dan baik karena crude yang dipakai hampir semuanya berasal dari dalam negeri,” jelasnya.
Meski demikian, Totok mengungkapkan masih terdapat sedikit kendala pasokan bahan baku untuk produksi B50. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya industri kelapa sawit, ikut mendukung pemerintah agar kebutuhan bahan baku biodiesel tetap terpenuhi.
“Saya menghimbau kepada semua pihak, termasuk kalangan industri sawit, untuk mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan energi untuk membuat B50. Jangan sampai terganggu program nasional kita,” tegasnya.
Terkait antrean panjang pembelian BBM yang terjadi di sejumlah daerah, Totok menyebut Komisi XII DPR RI telah menerima laporan mengenai persoalan tersebut, khususnya di wilayah Sumatera. Ia berharap PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan perbaikan agar distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan lancar.
“Kita berkali-kali menyampaikan kepada Patra Niaga agar hal itu diatasi. Mudah-mudahan mereka telah bekerja keras untuk mengatasinya,” ujarnya.
Legislator Fraksi PAN tersebut mengatakan salah satu faktor yang turut memengaruhi peningkatan permintaan BBM bersubsidi adalah pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat perbedaan harga. Karena itu, pengelolaan pasokan dan distribusi perlu dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekurangan BBM di masyarakat.
Selain ketahanan pasokan BBM, Totok turut menyoroti pentingnya jaminan pasokan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan nasional. Ia meminta perusahaan tambang, khususnya yang berorientasi ekspor, tetap memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sehingga pasokan batu bara bagi PLN tidak terganggu.
“Kita ingin seluruh perusahaan-perusahaan tambang, terutama yang ekspor, memiliki kewajiban DMO. Pasokan PLN jangan sampai terganggu. Itu harapan kita,” pungkas Totok. (upi/um)
