Komisi II Evaluasi Penyaluran TKD dan Permasalahan Tata Ruang di Sumsel

PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dalam rangka pengawasan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta evaluasi permasalahan pertanahan dan tata ruang, di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa kehadiran Komisi II DPR RI di Kota Palembang tersebut yakni untuk menyesuaikan data yang ada.

“Termasuk kemudian praktik-praktik penggunaan DAK yang selama ini di beberapa tempat kerap kali disalahgunakan karena kekurangan anggaran yang konvensional atau yang ada,” ujar Rifqi kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024)

Hingga akhir Oktober 2024, realisasi penyaluran TKD di Sumatera Selatan mencapai Rp27,38 triliun atau 85,82 Persem dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Penyaluran ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,28 persen secara year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 70,78 persen.

Kinerja penyaluran TKD ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Dana Desa yang menunjukkan tren positif. Penyaluran TKD telah mendukung APBD di 18 pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan, dengan harapan bahwa pemanfaatannya digunakan untuk belanja produktif yang memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI dalam kesempatan itu juga melakukan pengawasan terhadap perkebunan kelapa sawit di provinsi Sumsel. Pasalnya, perkebunan Kelapa Sawit di Sumsel sebagian besar belum memiliki HGU.

Maka dari itu, ia berharap Kementerian ATR/BPN dapat dengan kooperatif berkoordinasi bersama para kepala daerah di Provinsi Sumsel, khususnya di Kabupaten/Kota untu memanggil para perusahaan-perusahaan agar segera mengeluarkan sertifikat HGU di masing-masing perkebunannya.

Lebih lanjut ia menilai, jika itu tidak dilakukan, maka akan ada kerugian paling tidak dua hal. Pertama, perusahaan itu tidak memiliki legalitas terhadap tanah dan kebunnya dan kalau kemudian digugat dan seterusnya tentu memiliki kerugian dan kelemahan hukum. Kedua, negara dirugikan karena tidak ada pajak apapun yang masuk ke negara.

“Sementara mereka telah menikmati tanah dengan segala keuntungan ekonominya. Saya kira ini kita tidak menyalahkan siapapun. Posisi kita adalah ingin bergotong royong bersama-sama menyelesaikan persoalan ini ke depan,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

“Bagi Komisi II, satu hukum pertanahan itu harus tegak dan berdaulat di Indonesia. Yang kedua, Komisi II menjadi bagian dari signifikansinya pendapatan keuangan negara melalui sektor pertanahan ini,” tegasnya

Senada dengan itu, Pj Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Elen Setiadi mengungkapkan bersama dengan Komisi II DPR RI dalam fungsinya melakukan pengawasan, akan lebih tegas dalam melakukan pengawasan agar pemanfaatan TKD diperuntukkan sesuai dengan penggunaannya daerah serta lebih disiplin dalam pengelolaannya.

“DAK fisik itu nanti disesuaikan juga dengan perencanaan kita yang masih jalan. Kalau DAU, DBH semalam nanti kita lakukan pembinaan dan sosialisasi yang lebih kuat lagi kepada mereka,” tutupnya. •hal/rdn