HGU

6 artikel dengan tag ini

Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pemenuhan kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat merupakan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh diabaikan.

23 Juli 2026

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap Hak Guna Usaha (HGU) terhadap HGU Terlantar PT Dwi Daya Gunasuling (DGS) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Pasalnya, HGU seluas sekitar 7.797 hektare yang disebut terlantar tersebut, dibebani hak tanggungan sebagai jaminan kredit senilai total Rp210 miliar.

Khozin Dorong Tanah Eks-HGU di Aceh Diredistribusi untuk Masyarakat

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Khozin Dorong Tanah Eks-HGU di Aceh Diredistribusi untuk Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar tanah-tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Aceh yang tidak terkelola dapat diarahkan menjadi objek reforma agraria. Hal itu disampaikan usai Komisi II DPR RI menerima sejumlah aspirasi dari kepala daerah dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Aceh, Rabu (17/6/2026).

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan bahwa HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya tidak boleh lagi diperpanjang apabila menimbulkan persoalan di masyarakat. Menurutnya, keputusan terkait pencabutan HGU bermasalah harus benar-benar menjadi rekomendasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, konflik lahan, hingga tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pihak yang menyampaikan pengaduan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.

BAM Soroti Konflik HGU & Dugaan Penyalahgunaan Lahan Rakyat di Riau

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Soroti Konflik HGU & Dugaan Penyalahgunaan Lahan Rakyat di Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, terkait indikasi ketidakjelasan objek izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Belilas Perkasa. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut tumpang tindih lahan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan hak masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih luas.