Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Kenaikan Tarif Penerbangan Ancam Target Wisata NTB 2026
Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Kenaikan Tarif Penerbangan Ancam Target Wisata NTB 2026
Reels
Video singkat terbaru
Terpopuler
Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026
Kesejahteraan RakyatKeseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan
Kesejahteraan RakyatAnggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional
Politik dan KeamananKeberpihakan terhadap Peternak Lokal Jadi Tulang Punggung Industri Nasional
Industri dan PembangunanKomisi IV Himpun Masukan Akademik untuk Reformasi Sektor Peternakan Nasional
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026
Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan
Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional
Keberpihakan terhadap Peternak Lokal Jadi Tulang Punggung Industri Nasional
Komisi IV Himpun Masukan Akademik untuk Reformasi Sektor Peternakan Nasional
Marak Pinjam Nama oleh WNA di Bali, RUU HPI Diminta Perkuat Peran Notaris
Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti potensi ketidaksinkronan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya terkait tambahan biaya sebesar Rp1,7 triliun. Menurutnya, ada perbedaan penjelasan antara Menteri dan Wakil Menteri Haji terkait sumber pembiayaan tambahan tersebut.
Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai masukan dari organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bagi RUU Ketenagakerjaan sangat krusial sebagai momentum strategis. Pasalnya, poin utama dari revisi ini bukan sekadar penciptaan lapangan kerja, melainkan kualitas dari lapangan kerja itu sendiri serta jaminan kesejahteraan yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.
Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan pengaturan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap konstitusional dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut disampaikan DPR saat memberikan pandangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Keberpihakan terhadap Peternak Lokal Jadi Tulang Punggung Industri Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menegaskan bahwa keterlibatan akademisi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi elemen krusial dalam memastikan revisi regulasi berjalan secara komprehensif dan tepat sasaran.
Komisi IV Himpun Masukan Akademik untuk Reformasi Sektor Peternakan Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk protein hewani.
Marak Pinjam Nama oleh WNA di Bali, RUU HPI Diminta Perkuat Peran Notaris
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyoroti maraknya praktik perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama di Bali. Perjanjian ini kerap berujung pada sengketa perdata maupun perkara pidana. Karena itu, ia mendorong agar RUU HPI memperkuat peran notaris dalam mencegah potensi penyalahgunaan perjanjian, khususnya yang melibatkan warga negara asing (WNA).
Antrean Haji Mendesak Dipercepat, Skema “War” Tiket Bukan Solusi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai wacana penerapan skema war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara hati-hati. Ia menilai isu yang lebih penting dibanding polemik war tiket adalah upaya mempercepat antrean keberangkatan bagi jemaah yang memiliki kondisi khusus, seperti lanjut usia (lansia) maupun jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.
I Wayan Sudirta: RUU HPI Perlu Atur Pencatatan Perkawinan Luar Negeri
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, I Wayan Sudirta menilai adanya potensi praktik ‘penyelundupan hukum’ dalam pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Hal yang disorot adalah saat perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri kemudian didaftarkan di Indonesia.
Platform Media Sosial-Pemerintah Wajib Tanggung Jawab Biayai Rehabilitasi Judol
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak pemerintah bersama platform dan aplikasi media sosial untuk wajib membangun dan membiayai pusat rehabilitasi pecandu judi online (judol) di seluruh daerah.
Komisi VII Soroti Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Pariwisata, Dorong Penguatan Urban Tourism Tangerang
PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyoroti dampak konflik Timur Tengah terhadap sektor pariwisata Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Senin (13/4/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional
Marak Pinjam Nama oleh WNA di Bali, RUU HPI Diminta Perkuat Peran Notaris
I Wayan Sudirta: RUU HPI Perlu Atur Pencatatan Perkawinan Luar Negeri
Platform Media Sosial-Pemerintah Wajib Tanggung Jawab Biayai Rehabilitasi Judol
UU Hukum Perdata Internasional Potensi Jawab Tantangan Sengketa Lintas Negara
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Keberpihakan terhadap Peternak Lokal Jadi Tulang Punggung Industri Nasional
Komisi IV Himpun Masukan Akademik untuk Reformasi Sektor Peternakan Nasional
Komisi VII Soroti Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Pariwisata, Dorong Penguatan Urban Tourism Tangerang
Ratna Juwita Ingatkan Pentingnya Aturan Turunan UU Minerba untuk Dorong Hilirisasi
Jalur Puncak Dinilai Ketinggalan Zaman, Putra Nababan Dorong Pemerintah Buka Rute Alternatif Akses Wisatawan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026
Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan
Antrean Haji Mendesak Dipercepat, Skema “War” Tiket Bukan Solusi
Lebih dari Satu Dekade Tertunda, BAM DPR Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor
Satu Dekade Tertunda, BAM Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
KWP dan Biro Pemberitaan Parlemen Teguhkan Sinergi Sebarkan Informasi Kinerja Parlemen
Susun RUU Ketenagalistrikan, Komisi XII Kembali Serap Masukan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia
Edisi Ketiga, Cindy Monica Kembali Gelar Program Baju Lebaran untuk Anak Panti di Padang Pariaman
Setjen DPR RI Terapkan Langkah Efisiensi, Indra Iskandar Pastikan Layanan Kedewanan Tetap Optimal
Tingkatkan Kualitas SDM, Setjen DPR MoU dengan Yayasan Ary Ginanjar
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi IV Himpun Masukan Akademik untuk Reformasi Sektor Peternakan Nasional
Marak Pinjam Nama oleh WNA di Bali, RUU HPI Diminta Perkuat Peran Notaris
Antrean Haji Mendesak Dipercepat, Skema “War” Tiket Bukan Solusi
I Wayan Sudirta: RUU HPI Perlu Atur Pencatatan Perkawinan Luar Negeri
