RUU Hukum Perdata Internasional

3 artikel dengan tag ini

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Kaji Aspek Pernikahan WNI Beda Agama di Luar Negeri

Politik dan Keamanan2 April 2026

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Kaji Aspek Pernikahan WNI Beda Agama di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI I Wayan Sudirta menyoroti fenomena perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Ia menilai praktik tersebut berpotensi menjadi bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai dasar hukum nasional.

2 April 2026

Libatkan Hakim dan Notaris, Pansus DPR Susun Substansi RUU Hukum Perdata Internasional

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Libatkan Hakim dan Notaris, Pansus DPR Susun Substansi RUU Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus Menyusun substansi RUU tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa penyusunan RUU HPI merupakan langkah penting untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang memiliki unsur lintas negara.