Jalur Puncak Dinilai Ketinggalan Zaman, Putra Nababan Dorong Pemerintah Buka Rute Alternatif Akses Wisatawan

PARLEMENTARIA, Bogor – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Putra Nababan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan terobosan demi mempermudah akses menuju kawasan wisata nasional. Hal tersebut ditegaskan usai memimpin rombongan Komisi VII DPR RI saat meninjau fasilitas konservasi dan edukasi di PT Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Putra Nababan menyoroti kendala klasik lalu lintas menuju wilayah Cisarua yang dinilai menghambat kenyamanan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, metode pengaturan jalan yang ada saat ini sudah ketinggalan zaman dan perlu segera dievaluasi agar tidak mengganggu ekosistem pariwisata.

"Terkait dengan lalu lintas, memang kita merasakan bahwa buka-tutup ini juga masih sudah terlalu jadul, sudah terlalu jadul dan kurang akomodatif. Saya sejak dulu sudah mengikuti buka-tutup di jam segini dan jam segini, mungkin harus ditemukan rute lain, jalan lain menuju ke lokasi pariwisata ini," ujar Nababan saat memberikan keterangan kepada awak media di Taman Safari Indonesia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Selain masalah akses jalan, Nababan juga mengapresiasi keberhasilan Taman Safari yang  memberdayakan potensi lokal. Ia mencatat bahwa operasional destinasi ini telah memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja yang signifikan.

"Kita berdialog dengan pimpinan dari Taman Safari terkait dengan pengembangan UMKM yang ada di sekitar, terus pelibatan masyarakat lokal, dan juga bagaimana mereka bisa menyerap 70-80% karyawan dari masyarakat yang ada di sekitar Taman Safari ini. Ini menjadi kabar baik di mana kita berharap bahwa apa yang dilakukan Taman Safari ini bisa menjadi model di beberapa tempat lainnya," imbuhnya.

Tidak hanya itu saja, Putra juga mendorong Kementerian Pariwisata untuk lebih kreatif dalam menyiapkan insentif bagi wisatawan asing demi memenangkan "perang pariwisata" pasca-pandemi. Ia menilai Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara yang aman dari situasi geopolitik dunia saat ini, sehingga kemudahan pelayanan bagi turis harus ditingkatkan.

"Indonesia harus mengambil keuntungan, karena salah satu tempat yang aman dari geopolitik itu adalah Indonesia. Pariwisata di sini harus masuk. Makanya tadi saya dorong Kementerian Pariwisata, ayo dong keluarkan pikiran-pikiran kreatif, ajak kolaborasi kementerian yang lain, dorong supaya ada keberpihakan terhadap pariwisata Indonesia," tegasnya.

Menutup pernyataan, Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Sebab pariwisata, pungkasnya, tidak hanya menjadi sumber devisa negara, namun juga bisa menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. (aps/um)