•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Minta Aturan SPB Dirombak, Hamka B. Kady: Jangan Biarkan Syahbandar Hanya Cek Kertas

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Minta Aturan SPB Dirombak, Hamka B. Kady: Jangan Biarkan Syahbandar Hanya Cek Kertas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyoroti lemahnya pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai akar masalah di balik rentetan tragedi kecelakaan transportasi laut di Indonesia. Menurutnya, kelemahan sistemik ini bersumber dari adanya regulasi teknis yang dinilai melemahkan fungsi pengawasan Syahbandar dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

20 Agustus 2026

Husni: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Husni: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk merefleksikan sekaligus merawat berbagai capaian yang telah diraih bangsa. Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai perjalanan sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan masyarakat.

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pengawalan terhadap sengketa lahan pertanian, konflik pertanahan, dan penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama DPR RI dalam membela hak-hak rakyat di daerah.

Konflik Lahan Tak Kunjung Tuntas, Legislator Soroti Lemahnya Koordinasi Pemerintah

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Konflik Lahan Tak Kunjung Tuntas, Legislator Soroti Lemahnya Koordinasi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria, sengketa lahan pertanian, dan perambahan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi semata. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat serta koordinasi terpadu antar-kementerian agar persoalan klasik yang kerap berulang di daerah dapat tuntas secara mendasar.

Agung Widyantoro Dorong Digitalisasi Cagar Budaya untuk Lindungi Warisan Sejarah

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Agung Widyantoro Dorong Digitalisasi Cagar Budaya untuk Lindungi Warisan Sejarah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi manuskrip, kitab, dan berbagai peninggalan sejarah sebagai bagian dari strategi pelestarian cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan warisan pengetahuan tetap dapat diakses generasi mendatang, termasuk ketika peninggalan fisik terdampak bencana.

Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI

Politik dan Keamanan19 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI

PARLEMENTARIA, Batam – Kedaulatan data hingga perlindungan masyarakat dari dampak negatif kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menjadi perhatian Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI. Pesatnya perkembangan AI dinilai perlu diimbangi dengan regulasi yang komprehensif agar pertumbuhan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

Bonnie Triyana Dorong Mitigasi Cagar Budaya Berbasis Pengetahuan Lokal

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana Dorong Mitigasi Cagar Budaya Berbasis Pengetahuan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi bagian dari strategi pelindungan dan mitigasi cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang rawan bencana.

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Abdul Wachid Minta Kementerian Haji Segera Penuhi SDM di Daerah

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Wachid Minta Kementerian Haji Segera Penuhi SDM di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilainya berjalan baik dan lancar. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan jemaah pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mempertanyakan serapan anggaran akomodasi cadangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang mencapai Rp96,863 miliar. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan alasan hampir seluruh anggaran yang disiapkan sebagai dana cadangan tersebut terserap.

RUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer

Politik dan Keamanan19 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI akan memberikan sanksi tegas bagi pejabat di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat tenaga honorer atau pegawai dengan nomenklatur lainnya. Langkah tersebut akan diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Marwan Pertanyakan Keadilan Distribusi Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji dalam Masa Tunggu

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Pertanyakan Keadilan Distribusi Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji dalam Masa Tunggu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti distribusi nilai manfaat dana haji yang dinilai belum berimbang antara jemaah yang berangkat dan jemaah dalam masa tunggu. Ia mendorong agar pembagian nilai manfaat dilakukan secara lebih adil dengan mempertimbangkan kontribusi dana jemaah selama masa tunggu.