Berita Terbaru

Marwan Dorong Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Optimalkan Investasi BPKH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diarahkan untuk memperkuat tata kelola dana haji, khususnya dalam mengoptimalkan hasil investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

19 Agustus 2026

Selly Pertanyakan Biaya Akomodasi Jemaah yang Batal Berangkat Haji

Selly Pertanyakan Biaya Akomodasi Jemaah yang Batal Berangkat Haji

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah memberikan klarifikasi terkait realisasi biaya akomodasi jemaah haji di Makkah dan Madinah yang tercatat mencapai 100 persen.

19 Agustus 2026

Selly Pertanyakan Konsistensi Data Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2026

Selly Pertanyakan Konsistensi Data Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti ketidaksinkronan data dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera menyelaraskan seluruh data agar laporan yang disampaikan memiliki angka yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manifes Kapal Kerap Tak Sesuai, Lasarus: Jangan Ada Lagi Penumpang Naik Tanpa Didata

Manifes Kapal Kerap Tak Sesuai, Lasarus: Jangan Ada Lagi Penumpang Naik Tanpa Didata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rentetan tragedi kecelakaan transportasi laut yang memilukan terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia beberapa waktu terakhir. Mulai dari insiden KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, KMP Mutiara Sentosa II di Sumenep, KMP Prince Soya di Samarinda, hingga KMP Nurul Salsa di Perairan Selayar.

Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Lagi Rutinitas, Harus Jadi Bencana Nasional

Politik dan Keamanan19 Agustus 2026

Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Lagi Rutinitas, Harus Jadi Bencana Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Presiden menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional dan menyarankan pembentukan badan khusus untuk menangani kebakaran hutan. Menurutnya, karhutla bukan lagi persoalan rutin tahunan karena berdampak besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian.

Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir

Politik dan Keamanan

Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis memiliki indikator yang jelas dalam menentukan jenis komoditas yang masuk kategori strategis. Hal ini penting untuk mencegah munculnya kepentingan sektoral dalam penetapan daftar komoditas strategis nasional.

Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian

Isu Lainnya19 Agustus 2026

Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria, sengketa lahan pertanian, dan perambahan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi semata. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat serta koordinasi terpadu antar-kementerian agar persoalan klasik yang kerap berulang di daerah dapat tuntas secara mendasar.

Vaksinasi HPV Investasi Kesehatan Pegawai Setjen DPR

Isu Lainnya

Vaksinasi HPV Investasi Kesehatan Pegawai Setjen DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepedulian terhadap kesehatan pegawai menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif di Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) bagi pegawai dan keluarga pegawai di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

19 Agustus 2026

Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial

Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus merespons dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital (gig workers), seperti pengemudi ojek daring dan kurir.

Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani

Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka.

UU Sisdiknas Harus Jawab Ketimpangan Distribusi Tenaga Pendidik

UU Sisdiknas Harus Jawab Ketimpangan Distribusi Tenaga Pendidik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik antardaerah yang masih menjadi tantangan dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar kebijakan pendidikan dapat menjawab kebutuhan setiap daerah.

Komisi X Siapkan Skema Pembelajaran Darurat Akibat Sekolah Rusak Pasca Gempa