Berita Terbaru

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Baginya, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Provinsi Maluku, khususnya untuk memastikan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku harus diaktifkan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi hambatan struktural utama yang menghalangi masuknya investasi dan memperlambat pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku. Hal ini disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku di Kota Ambon, Maluku, Rabu (15/4/2026).

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia untuk memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Ia juga mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.

Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi

Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti keras kasus perjanjian kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Baubau yang bernilai nol rupiah. Ia menilai praktik tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip dasar negara.

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru.

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk memperpanjang pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (otsus) untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Hal itu sebagaimana tertuang dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas (migas), di Aceh. Nasir menekankan bahwa desentralisasi asimetris merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas

Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, mengusulkan skema pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya menutup kesenjangan pembiayaan kepesertaan yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

Netty Minta Perbaikan Data DTSEN dan Kemudahan Reaktivasi Peserta JKN