//
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung DPR, Jakarta.|Foto: Mentari/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi pemerataan infrastruktur kelistrikan, termasuk pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes). Ia secara khusus mendorong penguatan sistem kelistrikan Kalimantan Tengah (Kalteng) agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari provinsi lain.
Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
“Kami memberikan masukan agar RUPTL PLN dilakukan perubahan. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya yang berlimpah tetapi pembangkitnya sedikit karena disuplai dari provinsi lain. Kami minta ada pemotongan dependensi dan mendorong agar Kalimantan Tengah memiliki Unit Induk Distribusi (UID) PLN sendiri yang berdiri sendiri dari Kalsel,” tegas Sigit.
Menurut Sigit, pemerataan infrastruktur energi perlu menjadi perhatian, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi melalui evaluasi perencanaan ketenagalistrikan dan penguatan infrastruktur di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berkomitmen memperluas akses listrik melalui program Lisdes, termasuk di wilayah yang belum memperoleh akses listrik. Dari sekitar 11.000 titik desa atau dusun yang belum berlistrik, pemerintah menargetkan penyelesaian sekitar 1.300 hingga 1.400 titik dengan prioritas daerah 3T di Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sumatera.
“Terkait penurunan daya dan pemadaman di Kalteng karena adanya pemeliharaan (maintenance) PLN, tak ada alasan lain, itu kesalahan kami dan akan kami koordinasikan. Sekalipun ESDM adalah regulator dan implementasinya di PLN, kalau listrik mati tetap ESDM yang disalahkan. Pemimpin harus berani mengambil tanggung jawab. Sore ini kami menggelar rapat terbatas dengan PLN dan saya akan menyalurkan aspirasi agar Kalteng dibuat wilayah tersendiri,” jawab Bahlil.
Menutup pernyataan, Sigit berharap evaluasi perencanaan ketenagalistrikan tersebut dapat memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus memperluas pemerataan akses energi di Kalteng dan daerah lain yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan. (Ndy/um)
